Kredit perbankan nasional per Maret 2026 tercatat Rp8.659,05 triliun, tumbuh 9,49 persen secara tahunan. Akselerasi tipis dibanding Februari yang tumbuh 9,37 persen, tapi konsisten.
OJK membaca angka ini sebagai konfirmasi bahwa gejolak eksternal belum benar-benar menggigit sektor perbankan domestik. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut volatilitas pasar global memang terus menjadi perhatian, namun industri perbankan Indonesia memiliki permodalan yang kuat dan likuiditas yang memadai untuk menyerap potensi tekanan.
Dari sisi penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh lebih kencang: 13,55 persen YoY menjadi Rp10.230,81 triliun. Giro melesat 21,37 persen, tabungan naik 11,57 persen, deposito tumbuh 8,36 persen. Loan to Deposit Ratio (LDR) tercatat 84,64 persen, sedikit longgar dari posisi Februari di 84,72 persen. Ruang ekspansi kredit masih ada.
Kualitas kredit relatif terjaga. NPL gross 2,14 persen, NPL net 0,83 persen, Loan at Risk (LAR) 8,94 persen. Semua membaik dibanding bulan sebelumnya.
Sektoral, konstruksi jadi motor terkencang dengan lonjakan Rp181,98 triliun atau 46,67 persen. Besar. Disusul rumah tangga sebesar Rp103,83 triliun (5,56 persen) dan industri pengolahan Rp97,62 triliun (7,96 persen). Dari jenis penggunaan, Kredit Investasi tumbuh paling tinggi, 20,85 persen YoY, mengindikasikan aktivitas ekspansi korporasi yang belum sepenuhnya beku meski sentimen global sedang tidak bersahabat.
Kredit Korporasi tumbuh 14,88 persen. Kredit UMKM? Hanya 0,12 persen. Tipis, tapi sudah kembali ke zona positif setelah terkontraksi 0,56 persen di Februari. Total outstanding kredit UMKM per Maret tercatat Rp1.498,64 triliun dengan NPL 4,60 persen. Bukan angka yang bisa diabaikan begitu saja.
Dian menyebut OJK sudah menerbitkan POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM sebagai salah satu langkah mendorong segmen ini. "Kredit UMKM menunjukkan indikasi perbaikan dengan kembali mencatatkan pertumbuhan positif, setelah sebelumnya mengalami kontraksi," kata Dian.
Ada satu angka yang agaknya belum banyak diperhatikan. Baki debet layanan Buy Now Pay Later (BNPL) perbankan tembus Rp28,3 triliun per Maret 2026, tumbuh 24,2 persen secara tahunan. Pengguna aktifnya kini mencapai 30,81 juta rekening nasabah, naik dari 30,55 juta di bulan sebelumnya.
Bukan kebetulan. Integrasi fitur paylater ke dalam super app perbankan membuat onboarding semudah satu klik, tanpa prosedur administratif yang biasa menghambat pengajuan kartu kredit. Guru Besar Universitas Airlangga Rahma Gafmi menjelaskan, kemudahan akses itulah yang membuat layanan BNPL lebih diminati dibanding kartu kredit konvensional, terutama oleh milenial dan Gen Z yang butuh fleksibilitas transaksi nominal kecil untuk kebutuhan harian.
Bank juga punya keunggulan struktural dibanding fintech. Cost of fund yang lebih rendah memungkinkan bunga paylater yang lebih kompetitif. Belum lagi potensi cross-selling: pengguna paylater hari ini bisa jadi nasabah KPR atau KKB esok hari, kalau data transaksinya digarap dengan benar.
Tapi ada sisi bayangan dari tren ini. Paylater adalah kredit tanpa agunan. Rahma memperingatkan, pertumbuhan pengguna yang tidak diiringi kenaikan kapasitas bayar yang setara bisa menggerogoti neraca perbankan pelan-pelan. "Skema paylater seringkali dipasarkan sebagai alat manajemen arus kas daripada utang, sehingga masyarakat merasa lebih nyaman menggunakannya," kata Rahma. Framing itu efektif secara pemasaran, tapi tidak mengubah sifat dasarnya sebagai kewajiban finansial.
Satu portofolio yang tumbuh dua digit di tengah tekanan global, kalau mau jujur, cukup bikin kagum. Pertanyaannya: sampai kapan kualitas kredit bisa dijaga sekonsisten ini?