Harga gabah di tingkat petani Banyuwangi kini bergerak di kisaran Rp6.500 hingga Rp7.000 per kilogram, melampaui Harga Pembelian Pemerintah yang dipatok Rp6.500. Bagi petani yang bertahun-tahun tersandera harga di bawah HPP karena soal kadar air, angka itu terasa seperti angin segar yang sudah lama ditunggu.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menggelar rembuk tani bersama ratusan petani di Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi, Kamis (14/5/2026). Kehadiran Zulhas bukan seremonial semata. Ia datang atas perintah langsung Presiden Prabowo Subianto untuk mengecek kondisi lapangan: harga gabah, distribusi pupuk, dan saluran irigasi.
"Saya diminta Presiden untuk ngecek harga gabah bagaimana. Tadi saudara-saudara udah denger sendiri gabah bagus, di atas Rp6.500," ujar Zulhas dalam dialog bersama petani. Ia juga memastikan distribusi pupuk subsidi berjalan tanpa gangguan, bahkan mendapat diskon harga 20 persen. Pupuk urea turun dari Rp112.500 menjadi Rp90.000 per sak, pupuk NPK dari Rp115.000 menjadi Rp92.000.
Data dari lapangan cukup berbicara. Direktur Utama Petrokimia Gresik Daconi Khotob, yang turut mendampingi kunjungan itu, menyebut realisasi penebusan pupuk subsidi di Jawa Timur sudah menyentuh hampir 50 persen dari total alokasi sekitar 2 juta ton, termasuk Banyuwangi. "Ini menunjukkan kelancaran penyaluran, kemudian juga daya beli petani cukup baik," kata Daconi.
Ketua Kelompok Tani Sumber Urip Desa Watukebo, Kecamatan Blimbingsari, Muhammad Sayidi, membenarkan kondisi itu. Istilah kelangkaan pupuk, ia bilang, sudah tidak lagi terdengar di lingkungannya. "Sekarang nggak ada istilah kelangkaan pupuk, nggak ada keluhan dari petani. Jadi petani butuh, pupuk tersedia," ujarnya. Sayidi dan kelompok taninya menerima bantuan simbolis dua ton pupuk nonsubsidi dari Zulhas dan Daconi, yang rencananya didistribusikan ke seluruh anggota kelompok.
Konteks yang lebih besar dari kunjungan ini sebenarnya ada di kebijakan yang mendahuluinya. Beberapa hari sebelum rembuk tani Banyuwangi, dalam acara Rakerwil PAN di Surabaya, Zulhas membeberkan deretan reformasi yang diklaim menjadi fondasi membaiknya kondisi pertanian nasional.
Salah satu yang paling krusial: penghapusan syarat kadar air pada gabah. Selama bertahun-tahun, HPP gabah diberlakukan dengan syarat kadar air 14 hingga 18 persen. Ketentuan teknis yang, jujur saja, tidak bisa diverifikasi petani di sawah. Celah itu dimanfaatkan tengkulak untuk menekan harga beli. "Harga Rp6.000, petani terima Rp4.000, Rp4.500 Rp5.000. Bertahun-tahun petani rugi, tapi tidak punya daya tawar, petani rajin tapi rugi, akhirnya sawahnya dijual," ungkap Zulhas.
Kebijakan "any quality" itu mewajibkan pembelian gabah petani minimal Rp6.500 per kilogram tanpa syarat kadar air. Diklaim diputuskan hanya sepekan setelah Zulhas menjabat sebagai Menko Pangan bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Pada sisi regulasi, Zulhas mengklaim berhasil memangkas 145 aturan distribusi pupuk menjadi hanya tiga aturan, yang kemudian dituangkan dalam Perpres dan keluar dalam dua hari. Berkat deregulasi itu, alokasi pupuk nasional diklaim melonjak dari 6 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Produksi beras pun disebut terkerek dari 30 juta ton menjadi 34,2 juta ton, dari kondisi impor 4,5 juta ton pada 2024 menjadi surplus 4,2 juta ton di 2025. Angka-angka itu klaim pemerintah yang belum diverifikasi secara independen. Yang agaknya lebih terukur adalah nilai tukar petani, yang menurut Zulhas naik dari 116 menjadi 125 sepanjang 2025.
Satu agenda besar yang belum tuntas: nasib nelayan. Zulhas mengakui nelayan masih tercengkeram praktik tengkulak dan rentenir karena tidak punya cold storage maupun daya tawar harga. Pemerintah berencana membangun Kampung Nelayan lengkap dengan Koperasi Nelayan Merah Putih sebagai solusi struktural, meski ia sendiri mengakui ini "tidak mudah." Target tahun ini. Kita lihat.