Dua peristiwa dalam rentang Oktober 2026 ini, kalau dibaca bersama, menggambarkan wajah Maluku yang gelisah sekaligus bersemangat.
Pada 14 Oktober lalu, massa dari Maluku Barat Daya (MBD) turun ke Jakarta. Membawa sepuluh tuntutan dan 13.000 tanda tangan, mereka menagih janji Proyek LNG Abadi Blok Masela kepada INPEX, SKK Migas, dan pemerintah pusat. Sebulan sebelumnya, 12 September, para raja adat, pejabat daerah, akademisi, dan anak muda Maluku berkumpul di Hall Kantor Gubernur Provinsi Maluku, Ambon, untuk agenda yang bertolak belakang suasananya tapi sejalan semangatnya: Energizing Maluku 2026.
Keduanya bicara soal hal yang sama. Kekayaan alam Maluku belum cukup menetes ke bawah.
Blok Masela bukan proyek kecil. Cadangan gas di perairan Laut Arafura masuk kategori strategis nasional, dan nilai investasinya berbicara sendiri. Tapi angka investasi dan angka kesejahteraan adalah dua hal yang tidak otomatis berjalan beriringan. Tuntutan warga MBD, mulai dari kuota tenaga kerja lokal minimal 40 persen, pemberdayaan UMKM, beasiswa, peningkatan layanan kesehatan di Kepulauan Babar, dermaga Kroing, hingga fasilitas penyimpanan ikan, bukan sekadar daftar belanja. Di baliknya ada pertanyaan yang lebih menggigit: siapa yang sesungguhnya menikmati gas yang dikeruk dari perut bumi ini?
Proyek dengan nilai tambah setinggi Blok Masela rawan menghasilkan manfaat yang terkonsentrasi. Pemilik modal, kontraktor EPCI skala besar, dan tenaga kerja bersertifikasi khusus adalah pihak yang paling siap menyerap nilai itu. Masyarakat lokal, kalau tidak dipersiapkan, bisa berakhir hanya sebagai penonton di tanah sendiri. Bukan main.
Kuota tenaga kerja 40 persen yang dituntut warga MBD punya landasan yang kuat. Tapi angka itu perlu ditopang lebih dari sekadar niat baik. Tanpa peta kebutuhan kompetensi, jalur sertifikasi, dan akses informasi rekrutmen yang terbuka, angka 40 persen hanya akan jadi slogan di spanduk. Begitu pula soal keterlibatan UMKM lokal dalam rantai pengadaan Masela: perusahaan kecil tidak cukup diberi "kesempatan bersaing", mereka perlu didampingi soal tata kelola, perpajakan, keselamatan kerja, pembiayaan, dan pemenuhan standar industri migas, barulah kapasitasnya terangkat.
Ada pula soal geografis yang pelik. Fasilitas proyek Masela berada di Pulau Yamdena, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), bukan di wilayah MBD. Sebagian pihak mempertanyakan legitimasi tuntutan MBD atas dasar itu. Keadilan pembangunan, agaknya, tidak bekerja sesederhana garis batas administrasi. Dampak lingkungan, rantai pasok logistik antarpulau, dan keterkaitan ekonomi regional tidak mengenal batas kabupaten. Pendekatan yang lebih jitu adalah memetakan kontribusi dan peluang partisipasi masing-masing wilayah secara proporsional, bukan membenturkan MBD dengan KKT.
Energizing Maluku 2026 mencoba menyiapkan fondasi yang justru dibutuhkan untuk menyambut peluang seperti Masela. Gerakan lintas sektor ini mengusung agenda pengembangan SDM, penguatan ekonomi lokal, kewirausahaan, dan inovasi teknologi. Salah satu sorotan utama adalah perkenalan PUSI, teknologi berbasis AI yang dirancang memperluas akses pendidikan hingga ke wilayah terluar seperti Tanimbar, Buru, Seram, Kei, dan pulau-pulau lainnya. Bukan menggantikan guru, melainkan hadir ibarat kakak di setiap rumah, dari negeri-negeri terdekat sampai yang paling jauh.
Dalam sambutan Gubernur Maluku yang disampaikan Kepala Bappeda Provinsi Maluku, pemerintah provinsi mendorong anak-anak muda Maluku untuk tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga pencipta lapangan kerja yang menembus pasar nasional hingga global. Reza Valdo Maspaitella, Ketua Energizing Maluku 2026 sekaligus Raja Rutong, melontarkan refleksi yang tepat sasaran: apakah generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang betapa kayanya Maluku di masa lalu, ataukah mereka benar-benar hidup sejahtera dari kekayaan yang dikelola dengan benar? Pertanyaan retoris. Tapi bunyinya berat.
Dua gerakan ini saling membutuhkan, entah kebetulan atau tidak dalam momentumnya. Protes tanpa kapasitas SDM yang siap hanya akan menghasilkan tuntutan yang kandas di meja birokrasi. Kapasitas SDM tanpa komitmen kebijakan afirmatif dari perusahaan dan pemerintah hanya akan mencetak tenaga kerja terampil yang akhirnya pergi merantau. Keduanya adalah jalan buntu kalau ditempuh sendiri-sendiri.
Sepuluh tuntutan dari MBD perlu diterjemahkan menjadi program terukur dengan pembagian peran yang jelas antara INPEX, SKK Migas, Kementerian ESDM, dan pemerintah daerah. Komitmen yang sudah pernah dibuat pun perlu diverifikasi, bukan sekadar diulang di forum seremonial.
Gas yang keluar dari perut Laut Arafura itu nilainya triliunan. Pertanyaannya sederhana: berapa persennya yang benar-benar tinggal dan tumbuh di atas buminya sendiri?