Angka Rp225 triliun itu bukan proyeksi jangka panjang. Nilai investasi yang sudah disiapkan dalam dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran tersebar di 26 proyek hilirisasi yang dikelola Danantara dalam dua fase pengembangan. Dari total itu, pemerintah memproyeksikan serapan 37.833 tenaga kerja baru secara nasional, jujur saja, angka yang masih perlu dibuktikan realisasinya di lapangan.
Salah satu titik panas ada di Maluku Utara. Di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), 11 proyek hilirisasi dengan total investasi 10,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp180 triliun sedang dikembangkan. Cakupannya luas: industri material baterai berbasis nikel, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, separator baterai EV, elektrolit baterai, alat berat berbasis listrik, hingga photovoltaic glass untuk industri energi surya. Sektor-sektor ini sengaja dipilih untuk membentuk rantai industri yang terintegrasi dari hulu ke hilir.
"Provinsi ini tidak lagi sekadar daerah tambang, tetapi telah menjadi daerah industri," kata Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Senin (19/10/2026). Bukan klaim kosong. Industri pengolahan kini disebut menyumbang hampir separuh produk domestik bruto daerah Maluku Utara, pergeseran struktur ekonomi yang cukup drastis untuk provinsi yang lama dikenal sebagai pemasok bahan mentah.
Khusus dari 11 proyek baru di IWIP, proyeksi serapan tenaga kerja menembus lebih dari 10.000 orang. Angka ini terpisah dari 100 ribu lebih pekerja yang sudah terserap secara kumulatif di kawasan tersebut selama ini. Tambahan, bukan hitungan ulang.
Pemerintah juga membenahi tata kelola perdagangan komoditas dari sisi upstream. Kebijakan ekspor satu pintu yang dikelola PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mulai berlaku 1 Juni 2026 untuk tiga komoditas: batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy. Pada 2025, nilai ekspor ketiganya mencapai 66,13 miliar dolar AS, setara 23,4 persen dari total ekspor nasional. Kebijakan ini diarahkan untuk memangkas praktik under-invoicing dan mengoptimalkan devisa hasil ekspor, celah yang selama ini cukup menganga.
Sejalan dengan itu, pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Bursa Mineral Indonesia pada 12 Juni 2026. Targetnya: Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) beroperasi penuh per 1 Januari 2027 di bawah pengawasan OJK, sebagai upaya membangun harga referensi domestik dan menutup ruang manipulasi transfer pricing. Pertanyaannya, apakah tenggat itu realistis?
Di sisi BUMN, 328 entitas ditutup sebagai bagian dari konsolidasi 1.074 entitas BUMN beserta anak dan cucu perusahaan. Penghematan overhead diklaim mencapai sekitar Rp50 triliun dari efisiensi direksi, komisaris, sewa, dan perjalanan dinas. Target sebelum tutup tahun 2026: tembus Rp70 triliun, setidaknya itu yang dijanjikan.
75 persen lebih. Sebesar itulah porsi realisasi investasi hilirisasi yang berlangsung di luar Pulau Jawa. Bagi investor yang selama ini membaca aktivitas ekonomi Indonesia sebagai kisah tunggal tentang Jawa, angka itu agaknya perlu mengubah cara pandang mereka.