Surat tertanggal 1 Juli 2026 itu mungkin terlihat seremonial di permukaan. Tapi pesannya tidak bisa dibaca setengah-setengah.
Xi Jinping memilih momen peringatan ke-105 berdirinya Partai Komunis China (CCP) untuk mengirimkan sinyal yang jernih kepada Kim Jong-un: Beijing tidak akan ke mana-mana, dan hubungan kedua negara akan terus diarahkan menuju perkembangan yang panjang, sehat, dan stabil.
Pernyataan itu muncul sebagai respons atas pesan ucapan selamat Kim kepada Xi terkait hari jadi CCP. Dalam balasannya, sebagaimana dilaporkan Korean Central News Agency (KCNA) dan dikutip sejumlah media pada Minggu (5/7/2026), Xi secara eksplisit menyebut kesamaan ideologis kedua partai. Partai Buruh Korea dan PKC, tegasnya, sama-sama partai berhaluan Marxis yang memegang kendali pemerintahan di negara masing-masing.
"Saya siap membimbing sektor dan wilayah terkait di kedua belah pihak untuk sepenuhnya menerapkan pemahaman bersama yang penting yang telah kita capai, dan memimpin hubungan China-Korea Utara menuju perkembangan yang jangka panjang, sehat, dan stabil," tulis Xi dalam pesannya.
Konteksnya penting. Pesan ini datang sekitar sebulan setelah Xi melakukan kunjungan kenegaraan dua hari ke Pyongyang pada Juni lalu, lawatan pertamanya ke Korea Utara dalam tujuh tahun terakhir. Kunjungan itu sendiri sudah cukup dibaca sebagai pernyataan sikap. Surat Juli ini agaknya kelanjutan logisnya.
65 tahun. Angka itulah yang memberi bobot historis pada setiap gestur diplomatik di 2026, karena tahun ini China dan Korea Utara memperingati ulang tahun penandatanganan Traktat Persahabatan, Kerja Sama, dan Bantuan Timbal Balik yang diteken pada 11 Juli 1961.
Di balik simbolisme itu, ada realitas geopolitik yang tidak bisa diabaikan. Korea Utara belakangan makin merapat ke Moskow, termasuk dengan mengirimkan pasukan dan amunisi untuk mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Bagi Beijing, kedekatan Pyongyang-Moskow ini ibarat pedang bermata dua: memperkuat poros non-Barat, tapi berpotensi menggerus ketergantungan Korut pada China.
Pertanyaannya, seberapa jauh Pyongyang bisa benar-benar bergeser?
Secara ekonomi, jawabannya: tidak jauh. Data Kementerian Ekonomi dan Keuangan Korea Selatan menunjukkan sekitar 98% perdagangan luar negeri Korea Utara pada 2024 melibatkan China. Bukan angka yang bisa dikesampingkan begitu saja. Sanksi internasional yang terus menghimpit Pyongyang justru memperkuat posisi tawar Beijing sebagai satu-satunya jangkar ekonomi yang masih dipegang Korut. Kalau data ini bisa dipercaya penuh, ketergantungan itu hampir mustahil dilepas dalam waktu dekat.
Semenanjung Korea ketegangannya terus merayap naik. Dalam kondisi itu, surat Xi kepada Kim bisa jadi lebih dari sekadar basa-basi. Ini konfirmasi bahwa, setidaknya dari sisi Beijing, sumbu China-Pyongyang masih berdiri tegak.