Pekan ini Netanyahu bergerak dua arah sekaligus. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tampil defensif lewat video yang diunggah di platform X pada Jumat (16/10/2026), membantah tudingan bahwa Israel merampas tanah Palestina. Dua hari berselang, ia mengumumkan doktrin keamanan nasional baru yang berbicara bukan soal bertahan, tapi soal menyerang lebih dulu.
Dalam video itu, Netanyahu menyeret nama Indonesia. Ia membandingkan keberadaan Israel di wilayah yang disebutnya Yudea dengan kolonialisme Belanda di Nusantara dan Belgia di Kongo. "Kami bukan orang Belanda di Indonesia. Kami bukan orang Belgia di Kongo. Kami adalah orang Yahudi di Yudea," ujarnya. Pesannya jelas: orang Yahudi, menurutnya, bukan pendatang asing melainkan bangsa yang pulang ke tanah leluhur. Argumen historis yang sudah berpuluh tahun diperdebatkan, dan tampaknya belum akan selesai dalam waktu dekat.
Pemicu langsung video itu agaknya kritik Barack Obama. Mantan Presiden Amerika Serikat itu, dalam diskusi bersama penulis dan jurnalis Susan McKay di Belfast, Irlandia Utara, pada Selasa (13/10/2026), memperingatkan bahwa kekuatan militer tidak menjamin keamanan jangka panjang Israel. Obama secara eksplisit menyebut bahwa Israel telah "mengambil tanah dari orang-orang dan bertindak berlebihan", kalimat yang langsung memancing reaksi Tel Aviv. Ia juga mengingatkan bahwa sekitar tujuh juta warga Palestina akan tetap tinggal di kawasan itu. "Tidak berkelanjutan untuk memaksakan kepada mereka suatu kondisi yang tidak akan diterima siapa pun untuk dirinya sendiri," kata Obama.
Netanyahu tak mau kalah narasi. Ia balik menegaskan bahwa penghalang perdamaian bukan Israel. "Penghalang perdamaian bukanlah Israel. Bukan pula perjuangan kami untuk mempertahankan hak kami untuk hidup di negara kami sendiri," katanya. Soal kompromi, jawabannya tegas: Israel tidak akan mempertaruhkan kelangsungan hidupnya demi mengakomodasi pihak-pihak yang menolak mengakui sejarah dan hak Israel berdiri sebagai negara. "Kami tentu tidak akan melakukannya. Kami tidak akan pernah melakukannya," pungkasnya.
Tapi justru dokumen yang dirilis Sabtu (18/10/2026) yang lebih mengundang perhatian analis. Dikembangkan bersama Dewan Keamanan Nasional Israel, doktrin keamanan nasional baru ini menandai pergeseran keras: dari penahanan dan respons ke pencegahan proaktif. Artinya, Israel secara resmi mendokumentasikan haknya untuk memukul duluan jika menilai suatu ancaman sedang berkembang, sebelum ancaman itu benar-benar terwujud. Serangan pendahuluan bukan lagi opsi tersirat. Kini prinsip tertulis.
Ancaman prioritas yang diidentifikasi dokumen itu mencakup proliferasi senjata nuklir, pengembangan rudal dan drone di kawasan, serta serangan siber. Yang menarik, dan ini bukan hal sepele, kecerdasan buatan, teknologi kuantum, dan teknologi luar angkasa turut disebut sebagai bidang strategis pertahanan masa depan. Israel juga secara eksplisit menyatakan niat mengurangi ketergantungan pada pasokan senjata asing, memperkuat riset, pengembangan, dan produksi dalam negeri, sinyal yang relevan di tengah tekanan embargo dari sejumlah negara Barat.
Satu catatan: dokumen ini baru menetapkan prinsip dan tujuan strategis, bukan peta jalan implementasi yang konkret. Pertanyaannya, seberapa jauh doktrin ini akan diterjemahkan ke lapangan? Bisa jadi jawabannya sudah kita lihat sebelum dokumennya selesai dibaca.