Hasilnya lebih ketat dari yang banyak pihak perkirakan, tapi cukup untuk mengubur peluang Islandia masuk Uni Eropa, setidaknya untuk saat ini.
Dalam referendum nasional yang digelar Sabtu (29/8/2026), 52,8 persen warga Islandia memilih menolak usulan pembukaan kembali negosiasi keanggotaan dengan Uni Eropa, sementara 47,2 persen memberikan suara dukungan. Hasil resmi diumumkan penyiar publik RUV pada Minggu pagi setelah penghitungan terakhir dari Daerah Pemilihan Barat Daya rampung sekitar pukul 10.00 waktu setempat.
Selisihnya tipis. Tidak sampai enam poin persentase, angka yang cukup untuk dibilang kemenangan tapi tidak cukup untuk disebut mandat kuat. Kubu "Tidak" menang, tapi bukan tanpa catatan.
Peta suara memperlihatkan pembelahan geografis yang cukup tegas antara ibu kota dan wilayah-wilayah lainnya. Reykjavik jadi kantong utama pendukung integrasi Eropa: Daerah Pemilihan Reykjavik Utara mencatat 57,5 persen suara "Ya", Reykjavik Selatan 54,5 persen. Di luar ibu kota, ceritanya berbeda. Wilayah Barat Laut menolak dengan 62,9 persen, Timur Laut 61,2 persen, Selatan 60 persen, Barat Daya 53 persen. Polarisasi kota-daerah yang, agaknya, juga mencerminkan kekhawatiran berbeda soal identitas, kedaulatan perikanan, dan seberapa jauh Islandia mau menyerahkan otonominya ke Brussel.
Satu hal yang sering luput dari pemberitaan: referendum ini bukan pemungutan suara soal keanggotaan penuh. Warga hanya diminta menjawab satu pertanyaan, apakah pemerintah diberi mandat untuk melanjutkan perundingan aksesi yang dibekukan lebih dari satu dekade lalu. Kalau pun hasilnya "Ya", setiap perjanjian keanggotaan yang mungkin tercapai masih harus disahkan lewat referendum kedua. Jalan menuju keanggotaan UE masih sangat panjang, bahkan jika pintunya terbuka.
Islandia mengajukan permohonan bergabung dengan UE pada 2009, momen yang tidak lepas dari konteks keruntuhan sistem perbankan negara itu akibat krisis keuangan global. Negosiasi aksesi resmi bergulir mulai 2010, lalu berhenti tiba-tiba pada 2013 ketika pemerintahan baru yang skeptis terhadap UE mengambil alih kekuasaan. Permohonan itu tidak pernah dicabut secara resmi. Komisi Eropa berulang kali menegaskan bahwa aplikasi Islandia secara hukum masih berlaku.
"Meskipun Islandia akan tetap berada di luar Uni Eropa, kami tetap terhubung erat dengan Eropa melalui Kawasan Ekonomi Eropa, Schengen, NATO, dan berbagai kerja sama penting lainnya," demikian pernyataan European Movement, organisasi utama yang mengkampanyekan suara "Ya". Mereka kecewa, tapi memilih membingkai hampir separuh suara dukungan sebagai sinyal bahwa diskusi soal masa depan hubungan Islandia dengan Eropa belum selesai.
Referendum ini berlangsung saat kawasan sedang tidak tenang. Retorika Presiden AS Donald Trump soal Greenland dan Arktik turut mewarnai perdebatan menjelang hari pemungutan suara, memunculkan pertanyaan bagi sebagian warga Islandia soal seberapa penting payung keamanan kolektif Eropa ketika tekanan geopolitik datang dari berbagai penjuru.
Islandia memang bukan anggota UE, tapi bukan pula negara yang berdiri sendiri tanpa keterikatan. Lewat EEA, negara berpenduduk sekitar 380 ribu jiwa ini sudah mengadopsi sebagian besar regulasi pasar tunggal Eropa. Schengen menjamin mobilitas bebas warganya di benua itu. Pertanyaannya selalu sama: kalau sudah terikat begitu erat, apa yang tersisa dari keistimewaan menjadi anggota penuh? Bagi banyak warga di luar Reykjavik, jawaban itu rupanya belum cukup meyakinkan. Belum.