Shoko Kawata belum melahirkan, tapi tekanannya sudah datang duluan. Wali Kota Yawata berusia 35 tahun ini, kini hamil enam bulan, mencetak sejarah sebagai kepala daerah pertama di Jepang yang mengambil cuti melahirkan saat masih menjabat. Pengumuman itu ia buat pada Mei lalu. Respons yang datang jauh dari seragam.
Sebagian warga menyambut keputusan itu dengan hangat, ada yang mengirimkan sepatu bayi rajut, ada pula yang menitipkan batu-batu simbol keberuntungan. Gelombang kritik tetap muncul, terutama dari kalangan laki-laki, yang menilai Kawata tidak bertanggung jawab dan lebih mendahulukan urusan pribadi ketimbang amanat publik.
"Saya baru benar-benar menyadari betapa diskriminasi masih sangat kuat," kata Kawata dalam wawancara di Balai Kota Yawata. Agaknya cukup menampar, bagi perempuan yang sebelumnya mungkin menganggap jabatan publik sebagai arena yang lebih terbuka.
Apa yang dialami Kawata punya nama dalam bahasa Jepang: matahara, kependekan dari maternity harassment. Bukan fenomena baru. Bertahun-tahun, perempuan pekerja di Jepang menghindari cuti melahirkan bukan karena tidak butuh, melainkan karena takut karier mereka amblas begitu kembali ke meja kerja. Yang berbeda kali ini: si korban duduk di kursi wali kota.
Angka-angkanya berbicara lebih keras dari kritik mana pun. Dari sekitar 1.740 kepala daerah di seluruh Jepang, perempuan hanya mengisi kurang dari empat persen posisi itu. Mengkhawatirkan. Terlebih ketika negara ini masih kerepotan mencari solusi konkret atas krisis angka kelahiran yang tak kunjung reda.
Jepang kini memang dipimpin oleh perdana menteri perempuan pertamanya, Sanae Takaichi, sebuah tonggak yang disambut banyak pihak. Keterwakilan di puncak, sayangnya, tidak otomatis menetes ke bawah, dan kasus Kawata membuktikan itu dengan cara yang tidak nyaman.
Wali Kota Shinagawa, Kyoko Morisawa, menyebut Jepang butuh lebih banyak ibu muda yang aktif berpolitik, terutama ketika tekanan demografis makin berat. "Kita harus memberikan dukungan yang lebih besar kepada keluarga yang membesarkan anak. Mengambil cuti seharusnya bukan menjadi sebuah berita," kata Morisawa.
Sejumlah akademisi dan aktivis menyebut Kawata sebagai pelopor, perempuan yang tanpa sengaja membuka percakapan yang selama ini sengaja dihindari. Pertanyaannya, berapa lama Jepang butuh untuk benar-benar berubah? Bisa jadi itulah warisan terpenting dari cuti melahirkan ini: bukan sekadar beberapa minggu istirahat, melainkan sebuah preseden yang memaksa negeri sakura menatap cermin dan bertanya, sudah sejauh mana sebenarnya kesetaraan itu berjalan.