Tiga dekade. Itulah rentang waktu yang dibutuhkan Yang Youlin untuk mengumpulkan suap senilai 2,2 miliar yuan, atau sekitar Rp5 triliun, dari berbagai jabatan yang ia duduki di Kota Nanjing. Pengadilan Menengah Changzhou, Provinsi Jiangsu, akhirnya memutus karier panjang itu dengan satu kata: mati.
Vonis dijatuhkan pada Senin (6/7/2026). Yang, kini 69 tahun, dinyatakan bersalah atas empat dakwaan sekaligus: penerimaan suap, penggelapan, penyalahgunaan wewenang, dan pencucian uang. Salah satu posisi terakhirnya sebelum pensiun adalah Wakil Direktur Eksekutif Komite Administrasi Kawasan Pengembangan Nanjing, jabatan yang agaknya memberinya akses luar biasa terhadap proyek-proyek bernilai besar.
Menurut media pemerintah China, Yang memanfaatkan posisinya untuk memuluskan kepentingan pihak ketiga, mulai dari kontrak proyek teknik, pengalihan lahan, hingga akses pendanaan. Imbalannya tidak selalu tunai. Uang dan aset berharga mengalir kepadanya selama hampir tiga puluh tahun, dari 1993 hingga 2023.
Pengadilan menyebut pelanggaran Yang "bersifat sangat serius" dan menimbulkan kerugian luar biasa bagi negara serta rakyat. "Yang Youlin menerima suap dalam jumlah yang sangat besar, dengan keadaan yang sangat serius serta menimbulkan dampak sosial yang sangat buruk," demikian pernyataan resmi pengadilan. Bukan basa-basi. Total nilai korupsinya masuk kategori tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam persidangan, Yang mengaku bersalah dan menyampaikan penyesalan. Ia juga disebut memberikan bantuan kepada pihak berwenang dengan melaporkan pelaku lain, langkah yang dalam banyak kasus sebelumnya cukup untuk meringankan hukuman. Tapi tidak kali ini. Pengadilan menilai bobot pelanggarannya terlalu berat untuk dikompensasi oleh kerja sama semacam itu.
Vonis mati untuk kejahatan kerah putih memang bukan hal sehari-hari di China, meski negara ini punya reputasi sebagai salah satu yang paling keras dalam menghukum koruptor. Ambang batasnya biasanya ada di kisaran 1 miliar yuan. Lai Xiaomin, mantan petinggi lembaga keuangan negara, dieksekusi pada 2021 setelah terbukti menerima suap 1,8 miliar yuan. Li Jianping, mantan pejabat Mongolia Dalam, menyusul pada 2024 dengan nilai korupsi lebih dari 3 miliar yuan.
Ada juga kasus Zhang Zhongsheng dari Provinsi Shanxi, yang awalnya divonis mati pada 2018 atas suap lebih dari 1 miliar yuan, namun kemudian diubah menjadi hukuman mati dengan penangguhan, dan akhirnya bermuara pada penjara seumur hidup. Jalur itu rupanya tertutup buat Yang.
Kasus ini bagian dari kampanye antikorupsi yang sudah lebih dari satu dekade dijalankan Presiden Xi Jinping, menyasar militer, perbankan, hingga birokrasi daerah. Jutaan pejabat telah diperiksa. Sebagian besar berakhir dengan sanksi disiplin atau penjara. Tapi sesekali, seperti dalam kasus Yang, pengadilan memilih untuk tidak memberi ruang.
Pertanyaannya selalu sama: apakah vonis keras ini benar-benar efek jera, atau sekadar sinyal politik yang dikirim ke atas dan ke bawah rantai birokrasi?