Seekor monyet mengenakan barong, didorong ke panggung karaoke di atas kapal, diarahkan oleh dua lengan yang masing-masing merepresentasikan AS dan Jepang tentang apa yang harus dinyanyikan. Saat monyet itu mulai menyanyikan lirik yang tampaknya sesuai posisi China, sebuah suara berteriak "Lagu yang salah!" dan menyebutnya bodoh. Si monyet diberi selembar kertas bertuliskan "Putusan Arbitrase Laut China Selatan", lalu dimasukkan ke ketapel dan dilemparkan ke meriam air. Itulah isi video berdurasi satu menit yang diunggah akun Facebook resmi China Daily pada 10 Juli 2026, dan yang kini membuat Manila naik pitam.
Departemen Luar Negeri Filipina, dalam pernyataan keras yang dirilis Kamis (16/7/2026), menyebut konten buatan kecerdasan buatan itu telah melampaui batas debat politik biasa. Video tersebut dinilai menggunakan penggambaran yang "secara terang-terangan merendahkan, tidak manusiawi, dan rasis" terhadap warga Filipina. "Kami menarik garis tegas atas penggambaran warga Filipina sebagai monyet dalam video 10 Juli 2026 tersebut, yang sangat menyinggung, menyedihkan, dan tidak dapat diterima," bunyi pernyataan resmi kementerian itu.
Manila tidak berhenti di kecaman verbal. Pemerintah Filipina secara eksplisit menuntut video itu dihapus dan mendesak Beijing menghentikan produksi konten serupa. Kementerian Luar Negeri Filipina juga memperingatkan bahwa gambar semacam itu hanya memperparah ketidakpercayaan yang sudah lama mengendap antara kedua negara.
Timing unggahan bisa jadi bukan kebetulan. China Daily merilis konten tersebut menjelang peringatan 10 tahun putusan arbitrase 12 Juli 2016, putusan yang membatalkan klaim luas Beijing atas Laut China Selatan dan yang hingga kini masih ditolak mentah-mentah oleh Beijing. Pada 12 Juli 2026, Filipina bersama 13 negara lain termasuk AS dan Jepang merilis pernyataan bersama yang menegaskan putusan itu mengikat secara hukum. Beijing menyebut pernyataan bersama itu "penyimpangan fakta".
Reaksi paling keras datang dari Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro. Ia menyebut video itu sebagai bukti "kebangkrutan moral dan intelektual mesin propaganda China", dan menilainya sebagai aib bagi negara mana pun yang mengklaim menjalankan kepemimpinan regional yang bertanggung jawab. "Penghinaan terhadap putusan arbitrase 2016 yang sah dan pengagungan kekerasan terhadap rakyat serta tentara Filipina dalam video ini mengungkap keruntuhan total mesin propaganda mereka," ujar Teodoro.
Tidak cukup sampai di situ. Teodoro menyoroti pola perilaku Partai Komunis China yang ia sebut tidak konsisten belakangan ini. "Serangkaian perilaku skizofrenia Partai Komunis China baru-baru ini terlalu jelas untuk diabaikan atau dilupakan. Tindakan dehumanisasi terbaru ini semakin menunjukkan bahwa mereka bukanlah aktor yang aman dan percaya diri, juga bukan tetangga yang dapat dipercaya," kata Teodoro.
Laksamana Muda Jay Tarriela, juru bicara Penjaga Pantai Filipina untuk Laut Filipina Barat, memilih cara berbeda untuk merespons. Ia membagikan ulang video itu di platform X justru untuk mengutuk isinya secara terbuka. "Rasisme tidak mendapat tempat di zaman sekarang. Orang Filipina bukan monyet!" tegasnya. Kepada AFP, Tarriela menambahkan bahwa ia tidak menemukan pembenaran apa pun untuk pembuatan video AI yang menggambarkan warganya seperti itu.
Kedutaan Besar China di Manila, hingga berita ini beredar, belum merespons permintaan konfirmasi dari AFP maupun Reuters. Bisu.
Ketegangan Manila-Beijing sudah panjang riwayatnya. Bulan lalu, China menjatuhkan sanksi kepada Teodoro setelah ia mengkritik aktivitas Beijing di Laut China Selatan, melarangnya masuk ke daratan China, Hong Kong, dan Makau. Januari lalu, Beijing mengajukan protes diplomatik lantaran Tarriela mengunggah foto berpidato dengan latar belakang meme Presiden Xi Jinping. Belum lagi rentetan konfrontasi kapal di laut, manuver agresif penjaga pantai China, hingga pemasangan penghalang apung di Scarborough Shoal yang sempat memanas sebelum akhirnya dicopot.
Propaganda, kalau tujuannya memenangkan narasi, sepertinya salah hitung kali ini.