Sepanjang Juni 2026, dua dokumen diplomatik besar lahir berturut-turut. Wakil Presiden AS JD Vance ingin dunia membacanya sebagai satu narasi, bukan dua peristiwa terpisah.
Dalam wawancara yang dirilis Selasa (30/6/2026), Vance berargumen bahwa nota kesepahaman (MoU) antara AS dan Iran yang ditandatangani 18 Juni, plus perjanjian damai tripartit AS-Israel-Lebanon yang disepakati empat hari kemudian pada 26 Juni, pada dasarnya menyuarakan komitmen yang sama. "Anda bahkan bisa berpendapat jika perjanjian damai Lebanon-Israel diselaraskan dengan MoU yang ditandatangani antara Amerika Serikat dan Iran, maka secara mendasar kedua dokumen tersebut menyatakan integritas teritorial Lebanon akan dihormati," ujar Vance, seperti dikutip Sputnik.
Bukan klaim kecil. Selama bertahun-tahun Lebanon jadi panggung perang proksi yang membuat batas-batas kedaulatannya terasa semu. Kini Washington mencoba memosisikan diri sebagai penjamin arsitektur keamanan baru di kawasan itu. Berhasil atau tidak, beda soal.
Vance juga menyebut sesuatu yang, agaknya, lebih penting dari sekadar tinta di atas kertas: Israel dan Lebanon kini sudah saling berkomunikasi langsung. Bagi siapa pun yang mengikuti dinamika Timur Tengah beberapa dekade terakhir, itu bukan hal sepele. "Jadi, situasinya memang telah berubah. Pertanyaannya sekarang adalah apakah perubahan itu akan bertahan dalam jangka panjang," kata Vance, dengan nada lebih berhati-hati dari biasanya.
Pertanyaan itu bukan retorika kosong. Perjanjian tripartit 26 Juni mencakup pembentukan zona keamanan bagi Israel di Lebanon selatan, ditambah, menurut klaim pemerintah Israel, komitmen pelucutan senjata Hizbullah secara menyeluruh. Klausul terakhir itulah yang langsung membentur tembok.
Naim Qassem, pemimpin Hizbullah, menolak tegas. Ia menyebut perjanjian yang dimediasi Washington tersebut tidak mengikat dan menyebutnya sebagai bentuk hilangnya kedaulatan, klaim yang patut dicermati mengingat Hizbullah sendiri bukan aktor negara yang tunduk pada hukum perjanjian internasional secara penuh.
Adapun MoU Iran-AS yang diteken 18 Juni memuat ketentuan yang lebih teknis namun tak kalah krusial: jadwal pencabutan blokade angkatan laut AS dan pemulihan lalu lintas pelayaran Teheran di Selat Hormuz. Bagi Iran, ini menyangkut nadi ekonominya. Bagi Washington, kartu itu sudah dimainkan.
Dua perjanjian, dua front. Hizbullah sudah memberi jawabannya lebih awal.