Hampir 11 bom nuklir. Itulah angka yang kini membayangi meja perundingan antara Iran dan Amerika Serikat, setelah terungkap bahwa Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei secara resmi melarang pengiriman stok uranium diperkaya milik negaranya ke luar negeri.
Larangan itu dibenarkan dua sumber pejabat senior Teheran kepada Reuters, Kamis (21/5/2026). "Instruksi Pemimpin Tertinggi, dan konsensus di dalam kepemimpinan, bahwa stok uranium diperkaya harus tidak keluar dari negara ini," ujar salah satu sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan. Alasannya gamblang: para pejabat tinggi Iran meyakini melepas material nuklir ke luar negeri justru membuat Iran semakin rapuh di hadapan ancaman serangan AS dan Israel berikutnya.
Sikap keras ini langsung membentur salah satu syarat wajib Presiden Donald Trump: uranium Iran harus keluar dari negara itu sebagai prasyarat kesepakatan damai. Beberapa pejabat Israel bahkan menyebut Trump telah memberikan jaminan kepada Tel Aviv bahwa klausul soal uranium ini tidak bisa ditawar. Netanyahu sendiri sebelumnya menyatakan sedang menimbang untuk melanjutkan perang hingga stok uranium itu benar-benar dikeluarkan.
Bagaimana Iran bisa sampai di titik ini?
Jawaban singkatnya: tiga presiden AS, tiga pendekatan berbeda, satu hasil yang sama buruknya. Cerita panjangnya dimulai 2015, ketika pemerintahan Barack Obama menandatangani JCPOA bersama Iran dan kekuatan besar dunia. Kesepakatan itu membatasi stok uranium Iran di kisaran 660 pon, tingkat pengayaan di angka 3,67 persen selama 15 tahun, dan penggunaan sentrifugal secara ketat. Teknis perjanjiannya ketat. Namun celahnya juga besar: sebagian pembatasan dirancang berakhir pada 2030, dan Iran tetap diberi ruang untuk riset sentrifugal setelah 8,5 tahun. Benih masalah sudah ditanam sejak awal.
Tahun 2018, Trump mencabut AS dari JCPOA dan menghantam Iran dengan sanksi berlapis lewat kebijakan "tekanan maksimal". Kalkulasinya: Iran akan duduk di meja negosiasi dan menerima syarat yang lebih keras. Yang terjadi sebaliknya. Teheran merespons dengan melanggar nyaris semua klausul JCPOA secara bertahap. Juli 2019, Iran melewati batas stok uranium. Pengayaan naik ke 4,5 persen. Sentrifugal canggih mulai berputar di Natanz. Fasilitas bawah tanah Fordo kembali aktif. Ketika Trump meninggalkan Gedung Putih awal 2021, Iran sudah mengantongi hampir 3 ton material fisil diperkaya. Entah kebetulan atau tidak, itu hampir lima kali lipat dari batas JCPOA.
Richard Nephew, salah satu perunding JCPOA, tidak sungkan menaruh porsi besar kesalahan di pundak Trump. "Iran tidak akan mengalami perkembangan program nuklir sebesar ini jika Trump tidak menarik diri dari kesepakatan," ungkap Nephew. "Rencana Trump pada dasarnya menegosiasikan ulang perjanjian, tapi jika Iran menolak, dia tidak punya alternatif yang masuk akal."
Biden masuk dengan janji menghidupkan kembali JCPOA, "lebih panjang dan lebih kuat". Negosiasi berjalan, lalu tersangkut. Iran meminta jaminan presiden AS berikutnya tidak akan kembali keluar dari kesepakatan, sesuatu yang secara konstitusional tidak bisa diberikan Biden karena JCPOA bukan perjanjian yang diratifikasi Senat. April 2021, Iran untuk pertama kalinya memperkaya uranium hingga 60 persen. Negosiasi resmi kandas September 2022.
Gary Samore dari Crown Center for Middle East Studies, Brandeis University, memetakan kesalahan di kedua sisi dengan dingin. "Kesalahan pertama adalah Trump keluar dari JCPOA ketika perjanjian itu masih bekerja. Kesalahan besar kedua adalah Iran menolak tawaran Biden untuk memulihkannya," kata Samore. Ia menambahkan bahwa Biden seharusnya bergerak lebih awal dan lebih agresif. "Namun pada akhirnya, kedua belah pihak membuat kesalahan," tutupnya.
Sekarang, kondisinya jauh lebih pelik. Menurut data IAEA, Iran masih duduki sekitar 440 kilogram uranium dengan pemurnian 60 persen sebelum serangan AS-Israel ke fasilitas nuklirnya pada Juni 2025. Sebagian tersimpan di kompleks terowongan Isfahan sekitar 200 kilogram, sisanya di Natanz. Berapa yang masih ada sekarang, belum jelas. Para ahli menaksir material itu bisa diperkaya ke tingkat senjata 90 persen hanya dalam hitungan minggu. Angka yang tidak main-main.
Iran adalah satu-satunya negara non-pemilik senjata nuklir yang pernah memproduksi uranium dengan pengayaan 60 persen. Bukan prestasi yang ingin dibanggakan, tapi fakta yang sulit diabaikan di meja perundingan mana pun.
Perundingan damai yang dimediasi Pakistan sejauh ini menemui jalan buntu. Blokade AS di pelabuhan-pelabuhan Iran memperumit proses, sebagai balasan atas aksi Teheran yang memblokade Selat Hormuz. Kecurigaan menguat di dalam negeri Iran. Kepala negosiator perdamaian Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, pada Rabu (20/5/2026) mengungkapkan kewaspadaan pihaknya bahwa "pergerakan musuh yang nyata maupun tersembunyi menunjukkan Amerika sedang mempersiapkan serangan baru."
Pertanyaannya, formula apa yang tersisa?
Ada satu skema yang disebut masih bisa menjembatani kebuntuan: menempatkan stok uranium di bawah pengawasan IAEA tanpa harus dipindahkan ke luar negeri. Sebelum perang pecah, Iran bahkan sempat menunjukkan sinyal bersedia mengirim setengah stok uranium 60 persennya. Posisi itu kini terbalik total. Bagi Teheran, jaminan keamanan permanen harus datang lebih dulu, baru urusan nuklir bisa dirundingkan lebih jauh. Washington dan Tel Aviv, agaknya, belum siap memberi jaminan itu.