Sebulan setelah Kyiv diguncang drama pemecatan pejabat tinggi pertahanannya, parlemen Ukraina akhirnya menutup kekosongan itu secara resmi. Pada 19 Agustus, Verkhovna Rada mengesahkan Yevhenii Khmara sebagai Menteri Pertahanan definitif lewat pemungutan suara yang nyaris bulat: 312 mendukung, 2 menentang. Dalam konteks politik Ukraina yang sedang terbelah, angka itu bukan hal yang bisa diabaikan begitu saja.
Khmara bukan muka baru di lingkaran keamanan negara itu. Perwira intelijen veteran ini menghabiskan sebagian besar kariernya di Dinas Keamanan Ukraina (SBU), termasuk memimpin unit elite Pusat Operasi Khusus "A" atau yang lebih dikenal sebagai Alpha. Zelensky, ketika mengusulkan namanya, menekankan rekam jejak Khmara dalam operasi peperangan berteknologi tinggi dan kampanye serangan jarak jauh, kapabilitas yang kian krusial seiring intensitas konflik dengan Rusia yang tidak menunjukkan tanda mereda.
Di hadapan parlemen, Khmara berjanji memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina. Kalimat standar. Tapi bobot ekspektasinya jauh dari biasa, mengingat ia mewarisi kursi yang ditinggalkan dalam kontroversi.
Bagian yang menarik justru ada pada sosok yang kini tidak lagi di kabinet. Mykhailo Fedorov, yang dicopot Zelensky pada 20 Juli setelah sekitar enam bulan menjabat, tidak memilih untuk diam. Pemecatannya sendiri sudah cukup mengejutkan publik Ukraina, karena Fedorov terhitung populer. Ia dikenal membawa pendekatan berbasis analisis data ke dalam manajemen militer, terobosan yang agaknya justru membuatnya bergesekan dengan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Oleksandr Syrskyi. Perpecahan itulah, menurut berbagai laporan, yang berujung pada kepergiannya dari pemerintahan.
Alih-alih minggir dari panggung, ia malah melangkah lebih jauh. Sehari sebelum parlemen memilih Khmara, Fedorov secara terbuka menyerukan agar Ukraina mencari cara untuk tetap menggelar pemilu meski darurat militer masih berlaku. Dalam sebuah video yang disebarnya di media sosial, ia berargumen bahwa "demokrasi tidak bisa disandera oleh Rusia" dan bahwa hak menentukan pemimpin adalah salah satu alasan mereka berjuang untuk tetap menjadi negara Eropa yang bebas.
Pemilu di Ukraina telah dibekukan sejak konflik dengan Rusia meletus pada 2022, terikat aturan darurat militer yang melarang penyelenggaraan pemilihan umum. Ini bukan sekadar perdebatan prosedural. Kalau data sikap publik ini bisa dipercaya, seruan Fedorov mendapat resonansi yang tidak bisa dianggap angin lalu. Bisa jadi ini gerakan politik terukur dari seseorang yang mulai membangun basis penantang.
Zelensky, sampai artikel ini ditulis, belum merespons seruan itu secara langsung. Diam yang, di Kyiv, selalu punya arti.