KAMIS, 15 OKTOBER 2026

Home  ›  Internasional  ›  UE Bidik Tungsten Vietnam, Kerja Sama Meluas ke Pa...

Internasional

UE Bidik Tungsten Vietnam, Kerja Sama Meluas ke Pangan dan Ekonomi Biru

Di tengah pembatasan ekspor mineral kritis dari China, Uni Eropa makin intensif mendekat ke Vietnam, mulai dari tungsten hingga kerja sama pertanian, lingkungan, dan kelautan.

Vietnam dan Uni Eropa mendorong kerja sama di bidang pertanian, lingkungan, dan ekonomi biru.

Tiga puluh lima tahun hubungan diplomatik Vietnam-Uni Eropa, dan baru sekarang intensitasnya terasa berbeda. Bukan basa-basi. Ada kepentingan strategis yang jauh lebih konkret di balik pertemuan-pertemuan itu.

Sejak China memperketat ekspor mineral kritis, Brussels mulai melirik Hanoi dengan serius. Vietnam menyimpan cadangan tungsten yang cukup besar, salah satu logam yang masuk daftar mineral strategis UE karena kegunaannya di industri pertahanan, semikonduktor, dan manufaktur presisi. Dengan rantai pasokan global yang kian rapuh, Hanoi bisa jadi alternatif nyata, bukan sekadar wacana.

Momentum itu menguat setelah kedua pihak resmi meningkatkan hubungan menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif pada 29 Januari 2026. Vietnam pun menjadi mitra strategis komprehensif pertama UE di kawasan ASEAN. Statusnya bukan simbolik.

Pada 14 Oktober di Hanoi, Menteri Pertanian dan Lingkungan Hidup Vietnam Trinh Viet Hung bertemu Duta Besar UE Julien Guerrier. Agenda pertemuan cukup padat: implementasi regulasi deforestasi UE (EUDR), tata kelola limbah, desain produk ramah lingkungan, hingga kerangka ekonomi biru untuk sektor kelautan.

Menteri Trinh menekankan bahwa Vietnam selalu menghargai hubungannya dengan Uni Eropa sebagai mitra penting di bidang ekonomi, perdagangan, pembangunan berkelanjutan, dan dalam menghadapi tantangan global. Ia juga menyampaikan keinginan agar kedua pihak mempertahankan pertukaran reguler dan memperkuat koordinasi supaya kerja sama makin substantif.

Guerrier sendiri membawa agenda yang tidak ringan. Ia menyinggung kesulitan teknis yang masih mengganjal: lambatnya pemrosesan permohonan pembukaan pasar, prosedur karantina, dan keamanan pangan yang dinilai belum cukup transparan. Sarannya lugas, sederhanakan prosedur dan perbanyak pertukaran informasi.

Soal perikanan, Vietnam sudah bergerak cukup jauh. Dari 38 rekomendasi Komisi Eropa pasca-inspeksi kelima terkait penangkapan ikan ilegal (IUU fishing), 31 sudah diimplementasikan penuh, 5 sedang berjalan, dan 2 masih butuh kajian lanjutan serta klarifikasi lebih jauh bersama Komisi Eropa. Bukan angka sempurna, tapi trennya positif.

Pertanyaannya, apakah kemajuan itu cukup untuk membuat UE benar-benar puas?

Menteri Trinh mengusulkan empat fokus kerja sama: mendorong perdagangan produk pertanian-kehutanan-perikanan dan akses pasar; memperkuat pertukaran teknis di bawah kerangka EVFTA; kerja sama lingkungan dan ekonomi sirkular; serta pengembangan program bilateral tentang Ekonomi Biru dan Lautan Berkelanjutan yang mencakup akuakultur, transisi hijau, tata kelola laut, konservasi laut, hingga pengurangan polusi plastik.

Untuk EUDR, Vietnam meminta UE tidak sekadar merilis regulasi, tapi juga menyertakan dukungan kapasitas teknis, terutama bagi pelaku usaha kecil, koperasi, dan rumah tangga yang sumber dayanya terbatas. Permintaan yang wajar, kalau data ini bisa dipercaya, beban kepatuhan regulasi lingkungan Eropa memang bisa cukup berat bagi eksportir skala kecil.

Rp2,3 triliun barangkali bukan ukuran yang relevan di sini, tapi skala taruhannya setara: bagi Brussels, melobi Vietnam untuk mineral kritis akan jauh lebih mulus kalau datang bersama paket kerja sama yang saling menguntungkan. Bukan sekadar datang dengan daftar permintaan. Kedua pihak pun sepakat mengkonkretkan arah kerja sama menjadi hasil yang terukur dan bermanfaat bagi masyarakat serta pelaku usaha di kedua sisi.