Satu tanda tangan di Ruang Oval, Rabu (3/6/2026), dan ribuan pegawai federal AS langsung kehilangan tameng perlindungan kerja yang selama ini mereka miliki. Trump meneken perintah eksekutif yang secara resmi menghapus proteksi pemecatan bagi sekitar 8.000 aparatur sipil federal, kelompok yang mayoritas mengantongi gaji hampir US$200.000 per tahun, atau sekitar Rp3,2 miliar.
Perintah itu dirilis bersama Gedung Putih dan Office of Personnel Management (OPM). Sasarannya bukan pegawai sembarangan. Mereka adalah birokrat senior yang dinilai punya andil dalam membentuk atau memengaruhi arah kebijakan pemerintah. Dengan aturan baru ini, proses pemecatan terhadap kelompok tersebut bisa dijalankan jauh lebih cepat dibanding mekanisme yang berlaku sebelumnya.
Direktur OPM Scott Kupor tidak berputar-putar soal tujuannya. "Anda dapat memiliki pandangan politik apa pun, tetapi jika pandangan tersebut mengganggu kesediaan Anda untuk benar-benar menjalankan perintah yang sah dan arahan kebijakan dari pemerintah, maka aturan ini jelas memberikan mekanisme agar orang-orang di lembaga tersebut dapat diberhentikan secara efektif sesuai kebutuhan pemerintah," ujar Kupor. Pesannya gamblang: loyalitas pada agenda kebijakan bukan lagi soal pilihan.
Kebijakan ini punya akar yang panjang. Trump sudah lama berpendapat bahwa sejumlah kebijakannya di masa jabatan pertama tersandung oleh pegawai karier federal yang diam-diam menolak arahan dari Gedung Putih. Perombakan birokrasi ini agaknya jadi salah satu agenda yang ia simpan cukup dalam, dan kini dieksekusi lebih sistematis, sekitar setahun setelah Elon Musk mundur dari posisinya mengawasi program pemangkasan belanja dan tenaga kerja pemerintah federal.
Angka 8.000 itu, kalau data ini bisa dipercaya sebagai gambaran final, kemungkinan besar baru pembuka. Sebelumnya disebut-sebut aturan serupa bisa menjangkau hingga 50.000 pegawai. Pejabat senior pemerintahan Trump mengakui cakupan kebijakan masih bisa diperluas. Untuk saat ini belum ada rencana konkret ke arah sana, tapi pintu jelas tidak ditutup.
Tantangan hukum sudah antre. Serikat pekerja federal bersama kelompok pendukung mereka telah menggugat sejak Januari lalu, berupaya memblokir implementasi sebelum rancangan aturan rampung secara resmi. Pertarungan di pengadilan masih panjang. Dan hasilnya akan menentukan seberapa jauh Trump benar-benar bisa merombak birokrasi yang selama ini ia anggap sumber perlawanan dari dalam.