Arab Saudi, Qatar, Pakistan, Turki, Mesir, Yordania. Trump menyebut deretan nama itu satu per satu di Truth Social, seolah mengirim undangan resmi ke negara-negara yang selama ini memilih menjaga jarak dari Israel.
Bukan kali pertama Trump mendorong perluasan Abraham Accords, perjanjian normalisasi yang jadi salah satu mahkota warisan periode pertamanya. Tekanan kali ini, bagaimanapun, datang bersamaan dengan momen yang tidak bisa lebih sensitif: negosiasi nuklir dengan Iran sedang berjalan, dan Trump agaknya mau memakai dua meja sekaligus.
Di rapat kabinetnya, Trump terang-terangan menyatakan Arab Saudi, UEA, dan Qatar "berutang" kepada Washington soal normalisasi ini. Framing yang tidak halus. Bagi yang enggan bergabung, label yang disiapkan lebih kasar: "berniat buruk", dan konsekuensinya adalah depak dari kesepakatan di masa depan.
Konteks historisnya perlu diingat. Pada 2020, Abraham Accords berhasil menjembatani normalisasi antara Israel dengan UEA, Bahrain, Maroko, dan Sudan, sesuatu yang tidak terjadi sejak perjanjian damai dengan Yordania pada 1994. Tahun lalu Kazakhstan ikut menandatangani, meski negara itu secara teknis sudah punya hubungan diplomatik dengan Israel sejak 1992. Dampak praktisnya nyata: hubungan Israel-UEA, misalnya, berkembang cepat lewat sejumlah kesepakatan, termasuk program pertukaran jaringan sains pertanian.
Tapi ekspansi berikutnya? Beda soal.
Riyadh sudah berkali-kali menegaskan posisinya: normalisasi dengan Israel hanya bisa terjadi jika ada langkah konkret menuju kemerdekaan Palestina. Bukan sekadar retorik diplomasi. Ini soal legitimasi domestik dan regional yang tidak bisa ditawar lewat tekanan Twitter.
Qatar punya perhitungan yang tidak kalah rumit. Doha selama ini membangun reputasinya sebagai mediator netral, menjaga kanal komunikasi dengan Hamas sambil memposisikan diri sebagai pembela isu Palestina. Menyeberang ke kubu normalisasi sama saja dengan menggergaji kursi yang mereka duduki.
Dan Iran? Memasukkan Teheran ke dalam koalisi yang sama dengan Israel adalah gagasan yang, entah kebetulan atau tidak, muncul justru ketika negosiasi nuklir sedang berjalan. Trump menyebutnya sebagai "kehormatan" jika Iran mau bergabung. Teheran hampir pasti membacanya sebagai tekanan, bukan tawaran.
Danny Citrinowicz, mantan analis intelijen militer Israel, tidak ragu menyebut ini sebagai pencarian "citra kemenangan". "Jika Iran tidak memberikannya, mungkin negara-negara Teluk akan memberikannya, memungkinkan dia untuk membenarkan pendekatan yang semakin bermasalah terhadap Teheran," tulisnya di X. Citrinowicz menilai kemungkinannya "hampir nol" dan kegigihan Washington justru mengikis kepercayaan Riyadh, pada saat kepemimpinan Saudi sudah sangat khawatir dengan eskalasi regional.
Pertanyaannya, apakah Washington benar-benar membaca dinamika kawasan ini?
Joey Hood, mantan duta besar AS untuk Tunisia, membaca motivasi Trump lebih jauh. "Donald Trump benar-benar sedang bernegosiasi dengan dirinya sendiri. Dia bernegosiasi dengan warisannya," kata Hood kepada Al Jazeera. Bagi Hood, Trump ingin dikenang sebagai presiden yang mengubah hal-hal yang tidak bisa dilakukan pendahulunya. Abraham Accords babak dua adalah bagian dari narasi besar itu.
Di lapis lain, kritik terhadap perjanjian ini datang dari arah yang berbeda. Khaled Elgindy menyebut Abraham Accords sebagai sesuatu yang "merampas kartu as diplomasi Palestina," karena mendobrak pakem lama bahwa normalisasi dengan Israel hanya bisa terjadi setelah Solusi Dua Negara terwujud. Tanpa tekanan itu, Israel kehilangan insentif terakhirnya untuk mengakui hak-hak Palestina.
Ambisi Trump jelas. Tapi antara ambisi dan kalkulasi geopolitik yang aktual, jaraknya masih lumayan jauh.