Dua pengumuman besar meluncur dari Washington dalam satu hari, dan keduanya menunjuk ke arah yang sama: Arktik sedang menjadi panggung pertarungan energi dan keamanan global berikutnya.
Lewat Truth Social, Trump menegaskan eksplorasi minyak, gas, dan mineral skala besar di Greenland tengah dipersiapkan untuk segera dimulai. Ia mengklaim para ahli memperkirakan cadangan minyak yang mudah diakses di pulau itu jauh melampaui hampir semua wilayah daratan lain di dunia. Klaim yang masih perlu dibuktikan secara teknis, tapi nada Trump tidak terdengar seperti orang yang sedang berhipotesis.
Tidak ada rincian soal jadwal, lokasi, atau perusahaan yang akan ditunjuk. Yang ada hanya pernyataan panjang soal nilai strategis Greenland sebagai tameng pertahanan AS. "Serangan apa pun di masa depan terhadap AS harus melewati Greenland, di mana sistem pertahanan kami secara rutin akan menembak pesawat nirawak, rudal, atau senjata lainnya yang bahkan belum pernah terbayangkan," tulis Trump.
Pernyataan itu tidak datang dari ruang hampa. Tiga minggu sebelumnya, AS, Denmark, dan Greenland menandatangani perjanjian keamanan baru di sela sidang PBB di New York, 22 September 2026. Perjanjian ini membuka jalan bagi ekspansi Pangkalan Luar Angkasa Pituffik, izin pendirian dua pangkalan militer baru di Narsarsuaq dan Mestersvig, serta pengembangan sistem pertahanan rudal Golden Dome yang menjadi obsesi Trump. Kedaulatan Denmark atas Greenland dikonfirmasi ulang, begitu pula hak masyarakat Greenland untuk menentukan nasib sendiri, tapi akses luas wilayah udara dan teritorial kini ada di tangan Washington.
Greenland sendiri bukan pulau sembarangan. Luasnya 2,1 juta kilometer persegi, sebagian besar tertutup lapisan es, dihuni sekitar 60.000 orang. Laporan tahun 2023 menyebut pulau ini menyimpan cadangan dari 31 jenis mineral, termasuk litium, grafit, dan neodimium, tiga nama yang belakangan selalu muncul dalam setiap diskusi soal rantai pasok teknologi hijau global. Mencairnya es Arktik bak gayung bersambut: jalur pelayaran baru terbuka, dan sumber daya yang tadinya terkunci di bawah lapisan beku kini makin terjangkau secara teknis.
Secara bisnis, belum tentu menarik. Peneliti diplomasi Denmark Mikkel Olesen mengingatkan bahwa biaya ekstraksi di lingkungan sedingin Greenland masih sangat tinggi. "Posisi Pemerintah Greenland sejak lama adalah bahwa Greenland terbuka untuk bisnis, dan dengan beberapa pengecualian, alasan utama mengapa tidak banyak yang terealisasi adalah karena belum ada alasan bisnis bagi perusahaan Amerika. Tidak ada yang mencegah perusahaan AS untuk masuk ke sana sejak lama," ujar Olesen. Adapun Wakil Ketua Komite Kebijakan Luar Negeri Parlemen Denmark Lars Christian Brask memastikan pintu tetap terbuka, selama aturan lingkungan dipatuhi.
Rp71 triliun. Angka yang tidak main-main untuk sebuah pulau beku di ujung dunia lain. Sejurus dengan pengumuman Greenland, kabar datang dari Wasilla, Alaska: Taiwan mengonfirmasi investasi senilai 4,4 miliar dolar AS untuk proyek LNG Alaska. Kesepakatan ini mencakup pembelian tahunan enam juta metrik ton LNG setelah proyek beroperasi, serta hak partisipasi investasi hulu oleh badan usaha milik negara CPC Corporation. Proyek melibatkan grup Glenfarne dan pemerintah Alaska, dengan pipa sepanjang 1.300 kilometer yang mengalirkan gas dari Alaska utara ke selatan sebelum dikonversi menjadi LNG. Paling cepat baru bisa mengalir ke pasar pada 2032.
Konteksnya perlu dicermati, kalau data ini bisa dipercaya sepenuhnya. Perang di Timur Tengah tahun ini memicu penutupan Selat Hormuz, dan peta pasokan energi Taiwan langsung bergeser drastis. Australia kini menjadi pemasok LNG terbesar dengan 34,8 persen dari total impor gas delapan bulan pertama 2026. Qatar amblas ke 10,7 persen. AS melonjak tiga kali lipat menjadi 24,5 persen. Proyek Alaska ini agaknya bukan sekadar diversifikasi energi, tapi juga sinyal politik Taipei ke Washington di tengah tekanan Beijing yang tidak mereda.
Pertanyaannya, apakah Washington benar-benar butuh amunisi diplomatik tambahan dari Taiwan, atau justru sebaliknya? Perdana Menteri Taiwan Cho Jung-tai menyebutnya sebagai bagian dari tugas pemerintah menjaga stabilitas pasokan energi. Trump lebih blak-blakan: Taipei setuju membeli 30 persen dari produksi pipa selama 20 tahun ke depan.
Dua proyek, dua ujung Arktik, satu benang merah. Washington sedang mengunci sumber daya dan sekutu sebelum babak berikutnya dimulai.