KEK Kendal sudah tidak muat lagi. Utilisasinya menyentuh 100%, dengan 140 industri berdesakan di lahan sekitar 1.000 hektare yang mencakup sektor elektronik, tekstil, perabotan rumah, hingga baterai, anoda, dan katoda. Kondisi serupa terjadi di KEK Gresik dan Galang Batang, yang masing-masing sudah mengajukan perluasan kawasan ke pemerintah. Galang Batang bahkan meminta tambahan 2.700 hektare untuk mengakomodasi ekspansi industri smelter bauksit, pengolahan alumina, hingga produk hilir seperti refinery.
Daftarnya panjang. Antreannya nyata. HKI mencatat ada sederet usulan KEK baru yang sedang menunggu lampu hijau pemerintah: KEK Wiraraja Madura, KEK Digital Bekasi, KEK Industri Halal Sidoarjo, KEK Batuta Chemical Industrial Park di Kalimantan Timur, KEK Patimban dan KEK Subang di Jawa Barat, KEK Mangkupadi di Kalimantan Utara, hingga perluasan KEK Nongsa di Batam.
Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Akhmad Maruf Maulana menyebut geliat ekspansi ini sebagai bukti bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia belum luntur, meski tekanan ekonomi global terus menguat. "Masih sangat tinggi, buktinya para pelaku usaha di kawasan industri dan KEK ini ekspansi," tegasnya. Dorongan HKI terasa lebih mendesak kalau dikaitkan dengan data terkini: PMI manufaktur Indonesia terkontraksi ke level 46,9 pada Juni 2026. Justru saat aktivitas pabrik melambat, kata Akhmad, percepatan lahirnya pusat pertumbuhan ekonomi baru paling krusial.
Kadin Indonesia senada. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang menilai tiga pengajuan ekspansi KEK ini sebagai sinyal yang tidak boleh dibiarkan menguap. Ia meyakini realisasi investasi dari ekspansi ini bisa menyumbang terhadap target investasi nasional tahun ini sebesar Rp2.175 triliun. "Permintaan ini merupakan sinyal positif di tengah kondisi ekonomi global yang masih tertekan, animo investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia ternyata tetap antusias," ujar Sarman.
Tapi ada catatan yang tidak bisa diabaikan. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai ekspansi kawasan yang sudah terbukti diminati pasar memang lebih efisien secara kebijakan ketimbang membangun KEK baru dari nol. Biaya pengembangan pun tidak membebani APBN karena ditanggung penuh oleh Badan Usaha Pembangun dan Pengelola. Hanya saja, ada "biaya tersembunyi" yang perlu dihitung ulang: tax holiday dan fasilitas fiskal lain yang selama ini dikucurkan. "Pemerintah perlu mengevaluasi apakah insentif sebesar sekarang masih benar-benar dibutuhkan, atau justru sudah menjadi subsidi bagi investasi yang sebenarnya tetap akan masuk tanpa adanya insentif tersebut," kata Yusuf.
Dampak ekonominya pun tidak seragam. KEK Kendal yang didominasi industri padat karya punya daya serap tenaga kerja yang jauh lebih masif dibanding KEK Galang Batang yang bersifat padat modal. Nilai investasi di Galang Batang mungkin lebih jumbo, tapi lapangan kerja yang tercipta untuk warga lokal relatif terbatas. Tingginya angka investasi, agaknya, tidak otomatis berbanding lurus dengan manfaat yang dirasakan masyarakat sekitar.
Yusuf juga menyoroti risiko yang kerap luput dari radar: ekspansi KEK yang terkonsentrasi di Pulau Jawa berpotensi memperparah ketimpangan antarwilayah. Padahal KEK sejak awal dirancang sebagai instrumen pemerataan ekonomi nasional. "Kawasan-kawasan di luar Jawa seharusnya juga mendapatkan perhatian oleh pemerintah karena kinerjanya masih belum maksimal sehingga membutuhkan dukungan nyata, baik berupa pembangunan infrastruktur pendukung maupun kebijakan lainnya," kata Yusuf. Kalau data ini bisa dipercaya sebagai cermin kebijakan, maka Jawa-sentris bukan sekadar kekhawatiran teoretis.
Akhmad dari HKI mendukung rencana pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional (DKIN), tapi dengan syarat. Lembaga itu harus punya taring. Bukan sekadar forum koordinasi antarkementerian yang hasilnya menguap di rapat berikutnya. "Kami dari HKI mengimbau kewenangan DKIN itu bisa diekspansi jadi bisa juga melakukan eksekusi, bukan hanya sifatnya koordinasi," tegasnya. Kepastian waktu, ia tekankan, adalah faktor utama dalam keputusan investasi. Semakin lama perizinan berlarut, semakin besar peluang investor melirik negara tetangga yang meja birokrasinya lebih ramah.