Kalkulasinya sudah bicara keras: kurs rupiah di Rp16.959,32 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia (ICP) di USD96,12 per barel, inflasi 0,21 persen sepanjang Februari hingga April 2026, plus Harga Batu Bara Acuan (HBA) USD70 per ton. Masukkan ke formula, hasilnya mestinya satu arah saja. Pemerintah memilih mengabaikannya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Selasa (30/6/2026), resmi mengumumkan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) untuk Triwulan III 2026 tidak bergerak. Berlaku bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi dan 24 golongan pelanggan bersubsidi. "Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, pemerintah memutuskan tarif listrik Triwulan III Tahun 2026 tetap atau tidak naik," kata Bahlil dalam keterangan tertulis.
Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024, penyesuaian tarif untuk pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan mengacu pada empat variabel: kurs, ICP, inflasi, dan HBA. Keempat parameter triwulan ini menggunakan realisasi Februari hingga April 2026. Formula tariff adjustment, kalau dihitung, memang menunjukkan akumulasi perubahan yang berpotensi mendorong harga listrik naik. Pemerintah agaknya tidak ingin ambil risiko itu sekarang.
Dua puluh empat golongan bersubsidi yang tarifnya juga dipertahankan mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, hingga UMKM. Segmen paling rentan terhadap guncangan biaya energi. Tidak kecil.
Keputusan ini sekaligus meredam potensi kegaduhan informasi yang sudah lebih dulu beredar. PLN UP3 Palopo sebelumnya harus turun tangan meluruskan kabar hoaks soal kenaikan tarif yang viral di media sosial. Manajer PLN UP3 Palopo Yekti Kurniawan menegaskan bahwa setiap perubahan kebijakan tarif akan diumumkan lewat kanal resmi: website PLN, aplikasi PLN Mobile, hingga siaran pers. Bukan dari unggahan gelap yang tidak jelas sumbernya.
Kementerian ESDM turut meminta PLN menjaga keandalan pasokan, meningkatkan kualitas layanan, dan mengoptimalkan efisiensi operasional. Permintaan yang terdengar rutin tiap kuartal, tapi kali ini punya bobot lebih. Menahan tarif berarti ruang subsidi silang internal PLN tidak bertambah, sementara biaya operasional tidak ikut berhenti.
Bagi dunia usaha, ada kepastian setidaknya sampai akhir September. Bagi investor di saham-saham sektor manufaktur dan padat energi, tarif stabil memangkas satu variabel ketidakpastian dari proyeksi margin. Pertanyaannya: sampai kapan pemerintah bisa terus membungkam formula yang sudah berteriak?