Dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI pada 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan target pertumbuhan ekonomi 6 persen untuk tahun ini, lalu 5,8-6,5 persen untuk 2027. Angka itu lebih tinggi dari asumsi APBN 2026 yang dipatok di 5,4 persen, dan para ekonom pun langsung angkat tangan.
Bukan karena mereka tidak ingin Indonesia tumbuh cepat. Masalahnya lebih sederhana: tidak ada preseden historis yang mendukung. Direktur Riset Bidang Makroekonomi, Kebijakan Fiskal dan Moneter Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, A. Akbar Susamto, mengingatkan bahwa selama beberapa tahun terakhir Indonesia hampir tidak pernah menyentuh pertumbuhan di atas 5,5 persen. "Kalau sekarang targetnya 5,8 persen, apalagi sampai 6,5 persen, itu jelas sangat optimistis," tegasnya dalam diskusi daring. Faktor eksternal, ia tambahkan, belum memberi alasan untuk yakin target itu bisa dicapai.
Sinyal dari luar memang tidak ramah. IMF sudah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2026 dari 3,1 persen menjadi 3 persen. Bank Dunia lebih pesimistis lagi, memotong prospeknya dari 2,9 persen ke 2,5 persen. Mengandalkan dorongan eksternal untuk mencapai 6 persen, agaknya, terlalu berharap.
Masalah tidak berhenti di angka. Ekonom Core Indonesia Dipo Satria Ramli menyoroti lubang yang lebih fundamental: pemerintah mengejar target tanpa cetak biru yang terpadu. "Banyak sekali fokus program-program, sedangkan masalah ekonomi utama di Indonesia adalah pemerintah tidak memiliki blue print yang ad hoc, dijalankan bersama," kata Dipo. Ia membandingkan kondisi ini dengan era Orde Baru, ketika perencanaan pembangunan terpusat di Bappenas dengan koordinasi yang jelas. Sekarang, kebijakan antarkementerian cenderung tumpang tindih.
Ada satu detail yang patut dicermati. Pemerintah memotong dana transfer ke daerah untuk 490 dari total 514 kabupaten/kota. Banyak pemerintah daerah lalu kelabakan membayar gaji pegawai, layanan dasar pun ikut terganggu. Sulit membayangkan pertumbuhan berkualitas lahir dari fondasi yang retak di tingkat bawah.
Rp 4.097,2 triliun. Itulah belanja negara yang dirancang pemerintah dalam RAPBN 2027, naik 6,62 persen dari APBN 2026 sebesar Rp 3.842,7 triliun. Pendapatan negara dipatok Rp 3.426 triliun, meninggalkan defisit Rp 671,2 triliun atau 2,4 persen PDB. Bukan angka kecil, tapi bukan yang terbesar. Pertanyaannya: apakah ruang fiskal ini cukup untuk mendorong pertumbuhan ke level yang ditargetkan?
Guru Besar Ekonomi Universitas Airlangga Rahma Gafmi menyebut postur makro itu terlampau agresif, melampaui batas kehati-hatian. Risiko fiskal mengintai jika guncangan eksternal memburuk, mulai dari suku bunga global yang bertahan tinggi hingga eskalasi tensi geopolitik di Timur Tengah yang bisa menekan rantai pasok dan mendongkrak harga energi. "Kualitas belanja harus diarahkan secara presisi ke sektor-sektor yang memiliki multiplier effect tinggi, alih-alih terserap oleh biaya operasional birokrasi," ujar Rahma.
Poin itu relevan karena mencapai 6 persen dengan defisit 2,4 persen berarti dorongan fiskal tidak bisa lagi jadi andalan utama. Bak pedang bermata dua. Lead Economist Bank Danamon Indonesia Irman Faiz menegaskan dilema tersebut: percepatan penerimaan pajak dan efisiensi belanja harus dibarengi akselerasi dari investasi swasta, produktivitas, dan daya beli rumah tangga. Tiga variabel yang, entah kebetulan atau tidak, justru paling rentan terhadap ketidakpastian global saat ini.
Pertanyaannya bukan apakah 6 persen itu mustahil. Dengan fondasi seperti ini, berapa harga yang harus dibayar jika targetnya meleset?