Lebih dari separuh warga Indonesia kini merasa harga bahan pokok semakin menjauhi kemampuan kantong mereka. Dan angka itu terus bergerak ke arah yang salah.
Survei Indikator Politik Indonesia yang digelar April 2026 mencatat 54,6 persen responden menyatakan harga kebutuhan pokok saat ini lebih sulit dijangkau ketimbang tahun lalu. Rinciannya: 16,2 persen merasa harga sudah jauh lebih tidak terjangkau, sementara 38,4 persen menyebut lebih tidak terjangkau. Di ujung lain spektrum, hanya 12,8 persen yang merasakan situasinya membaik, 11,4 persen bilang lebih terjangkau, 1,4 persen menyebut jauh lebih terjangkau. Sisanya, 31,7 persen, menilai tidak ada perubahan berarti.
Trennya konsisten memburuk.
Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, tidak menyembunyikan kekhawatirannya saat memaparkan temuan ini di Economic Forum 2026, Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (19/5/2026). "Jadi makin lama makin banyak publik yang merasa harga-harga kebutuhan pokok sekarang makin less affordable. Kalau misalnya ini tidak segera ditangani, saya khawatir jadi bom waktu," tegasnya.
Yang membuat situasi ini lebih pelik, sumber tekanannya bukan tunggal. Sekitar 40 persen dari responden yang mengeluhkan harga sembako mengakui bahwa mereka terjepit dua hal sekaligus: harga barang yang naik dan pendapatan rumah tangga yang justru amblas. Bukan semata soal harga di pasar, tapi juga kondisi finansial pribadi yang kian tipis pondasinya. Kombinasi inilah, agaknya, yang membuat data ini lebih berbahaya dari sekadar statistik ketidakpuasan biasa.
Burhanuddin juga menyoroti pergeseran prioritas yang terbaca dari survei. Masyarakat kini jauh lebih fokus pada isu ekonomi sehari-hari ketimbang dinamika politik nasional. Implikasinya bagi pemerintahan Prabowo Subianto cukup gamblang: persepsi publik terhadap situasi politik sangat dipengaruhi oleh apa yang mereka rasakan di dapur dan di dompet. Kegagalan menjaga harga pangan bisa menggerus tren positif stabilitas politik yang selama ini dibangun.
Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ada masalah. Seberapa cepat pemerintah bergerak sebelum tekanan ini menemukan salurannya sendiri?