Lebih dari 1.000 Tomahawk ditembakkan AS hanya dalam sekitar dua bulan konflik melawan Iran. Bukan sekadar statistik militer. Angka itu cermin dari pergeseran besar yang sedang berlangsung diam-diam di Washington.
Pabrik RTX di Tucson, Arizona, kini bekerja 24 jam tanpa henti untuk mengejar ketertinggalan. Produksi Tomahawk tahun ini diperkirakan melampaui 400 unit, dengan target jangka panjang di atas 1.000 per tahun, didukung pesanan Angkatan Laut AS senilai sekitar 23 miliar dolar AS (sekitar Rp375 triliun) untuk periode tujuh tahun. Kalkulasinya sederhana dan suram: satu konflik saja bisa melahap 1.000 rudal dalam dua bulan. Target produksi itu, kalau data ini bisa dipercaya, masih jauh dari cukup.
Lockheed Martin ikut berpacu. Ratusan pekerja baru direkrut di Arkansas untuk melipatgandakan produksi rudal pencegat Patriot PAC-3 MSE hingga tiga kali lipat, dengan komponen dari General Motors Defense mulai mengalir ke lini perakitan. Boeing, L3Harris, dan Northrop Grumman turut membangun fasilitas baru. Masalahnya tidak sepele: membangun satu lini produksi rudal bisa memakan waktu bertahun-tahun, bukan berbulan-bulan. Sementara perang tidak menunggu.
"Para menteri pertahanan mempunyai dompet tebal, tetapi ketika mereka masuk ke toko, rak-raknya kosong," kata mantan Ketua Komite Militer NATO Laksamana Rob Bauer, menggambarkan frustrasi yang kini menggantung di banyak ibu kota Barat.
Center for Strategic and International Studies memperkirakan AS telah menghabiskan sekitar sepertiga persediaan Tomahawk dan separuh rudal pencegat Patriot kelas atas sejak konflik Iran dimulai. Angka yang tidak main-main.
Krisis amunisi ini, agaknya, bukan semata soal logistik. Ia memperlihatkan sesuatu yang lebih dalam. Keterlibatan militer intensif di Timur Tengah selama puluhan tahun telah menggerus kapasitas AS di saat yang sama ketika prioritas strategis Washington sedang bergeser ke tempat lain. Pemerintahan Trump semakin memusatkan perhatian pada kawasan Amerika dan persaingan jangka panjang dengan China. Konflik berkepanjangan di Timur Tengah, menurut The Economist, kini dipandang sebagai pengeringan sumber daya yang seharusnya bisa diarahkan ke tempat lain.
Ketergantungan energi AS terhadap kawasan Teluk pun sudah tidak seperti dulu. Data EIA mencatat net impor minyak AS dari kawasan Teluk Persia mencapai puncaknya 2,76 juta barel per hari pada 2001. Pada 2025, angkanya tinggal sekitar 667.000 barel per hari, kurang dari seperempat level tertingginya. Khusus minyak mentah, impor dari kawasan yang sama kini hanya sekitar 490.000 barel per hari, atau 8% saja dari total impor minyak mentah AS. Booming shale oil mengubah segalanya, dan Washington tahu itu.
Jadi siapa yang mengisi kekosongan? Tiga kekuatan non-Arab disebut paling siap: Iran, Turki, dan Israel. Iran masih menggenggam jaringan pengaruh di Irak, Suriah, dan Lebanon, meski rezim Teheran sendiri sedang tertekan akibat konflik yang berjalan. Turki makin agresif, memainkan peran penting di Suriah sambil mempererat hubungan dagang dan keamanan dengan negara-negara Arab. Israel tetap menjadi kekuatan militer dan intelijen terbesar di kawasan, dengan hubungan Teluk yang makin hangat sejak Abraham Accords.
Hanya saja, ketiga negara ini membawa agenda masing-masing yang tidak selalu klop. Israel dan Turki berkepentingan berbeda di Suriah. Iran dan Israel masih dalam kondisi konflik terbuka. Iran dan Turki punya sejarah panjang saling bersaing. Pertanyaannya, keseimbangan baru macam apa yang bisa lahir dari tiga kekuatan yang saling curiga?
China, sebagai pembeli energi terbesar kawasan Teluk, punya kepentingan ekonomi besar di sana. Tapi Beijing tampaknya tidak berminat menanggung beban menjadi hegemon baru. Biaya militer dan diplomatik untuk mengisi sepatu yang ditinggalkan Washington terlalu besar untuk selera Beijing saat ini.
Negara-negara Arab Teluk seperti Arab Saudi, UEA, dan Qatar kini berhadapan dengan realitas yang tidak nyaman: arsitektur keamanan yang selama ini mereka andalkan sedang bergeser. Diversifikasi ekonomi bisa jadi fondasi stabilitas domestik, tapi itu tidak menggantikan payung keamanan yang selama ini disediakan Washington. Bak gayung bersambut yang tiba-tiba dilepas.
Pertanyaan yang kini menggantung bukan apakah AS masih ada di Timur Tengah, melainkan berapa banyak yang tersisa ketika rudal-rudal itu sudah habis dan tagihan politiknya mulai berdatangan.