Paket stimulus senilai Rp 26,34 triliun resmi disiapkan pemerintah untuk semester II 2026. Cakupannya lumayan lebar: dari potongan tiket kereta api hingga pelatihan bagi korban PHK, semuanya dibungkus dalam satu kebijakan yang diklaim sebagai arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menyebut seluruh program ini dirancang untuk menopang daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global yang belum mereda, tapi bukan, kita tidak pakai em dash. Maksudnya: saat tekanan ekonomi global belum mereda. "Seluruh stimulus tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong konsumsi domestik, serta melindungi masyarakat dari dampak ketidakpastian global," ujar Qodari, Senin (29/6/2026).
Dari sisi masyarakat umum, insentif paling terasa ada di sektor transportasi. Pemerintah memangkas tarif kereta api dan kapal laut Pelni sebesar 30 persen selama masa libur sekolah serta libur Natal dan Tahun Baru. Tarif jasa kepelabuhanan untuk transportasi penyeberangan dibebaskan sepenuhnya. Transportasi udara kebagian fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah di periode yang sama. Pemerintah berharap mobilitas yang terdongkrak kebijakan ini menciptakan efek pengganda bagi perekonomian.
Bantuan pangan juga masuk daftar. Sebanyak 33,24 juta penerima manfaat akan mendapat bantuan sepanjang Juli hingga September 2026, ditujukan bagi kelompok rentan yang paling kena hantam gejolak harga kebutuhan pokok.
Angka penerima sebesar itu langsung menarik perhatian DPR. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal meminta pemerintah memastikan data penerima sudah dimutakhirkan sebelum penyaluran dimulai. "Mulai dari akurasi data penerima manfaat agar tepat sasaran, sampai pelaksanaan penyaluran bantuan atau pelaksanaan insentif agar sesuai timeline. Ini menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga pelaksana masing-masing program," kata Cucun kepada wartawan, Senin (29/6/2026).
Cucun secara khusus menyoroti risiko tumpang tindih antara penerima bantuan beras dengan program perlindungan sosial lain yang sudah berjalan. Ia juga mendorong pemerintah membuka laporan realisasi secara berkala. "Agar publik dapat menilai apakah anggaran Rp 26,34 triliun ini benar-benar sampai ke kelompok sasaran," ujar Cucun.
Di sisi ketenagakerjaan, pemerintah membuka program magang nasional untuk 150.000 lulusan perguruan tinggi, pelatihan vokasi bagi 220.000 lulusan SMA dan SMK, plus 50.000 slot tambahan bagi pekerja yang terkena PHK. Skala yang tidak kecil. Pertanyaan soal kualitas program dan tingkat serapannya, tentu saja, tetap relevan untuk ditunggu.
Untuk dunia usaha, stimulus datang dalam bentuk bea masuk 0 persen atas impor LPG untuk industri petrokimia dan bahan baku plastik. Ada juga tarif khusus PPh Final 1,5 persen bagi pelaku industri kreatif, khususnya para penulis. Logikanya sederhana: tekan biaya produksi, bendung kenaikan harga barang konsumsi.
Ambisius? Agaknya iya, kalau dilihat di atas kertas. Tapi eksekusi di lapangan adalah soal lain sepenuhnya.