Sensus Ekonomi 2026 resmi berjalan sejak 15 Juni lalu, dan baru beberapa pekan bertugas, petugas lapangan BPS sudah menemukan pola yang konsisten di kawasan perumahan elite: warga membuka pintu, tapi belum tentu membuka buku.
Di Cluster Roseville, Kota Deltamas, Kelurahan Pasirranji, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, dua petugas BPS Kabupaten Bekasi menghadapi realita yang agak berbeda dari bayangan. Garnis dan Fery Virgiawan, yang sama-sama bergabung sebagai petugas lapangan sejak 2022, kompak menyebut bahwa hambatan terbesar bukan soal akses ke perumahan berpagar satu pintu itu. Hambatannya ada di dalam percakapan.
"Biasanya mereka khawatir kalau aset dicatat, nanti pajaknya naik," kata Fery. Dalam pendataan kali ini ia menanggung target sekitar 900 kepala keluarga dari enam RT hingga akhir Agustus, dengan kewajiban merampungkan minimal 20 rumah setiap harinya. Penolakan langsung memang belum pernah ia alami. Keengganan untuk mengungkap detail aset, itu cerita lain.
Garnis menyuarakan hal serupa. Kepercayaan publik terhadap pemerintah, menurutnya, memang sedang tidak di titik terbaik. Maraknya kasus siber, dari pinjol ilegal hingga kebocoran data, membuat sebagian warga refleks curiga setiap kali diminta menyerahkan informasi pribadi. "Padahal saya sudah menjelaskan bahwa sensus ekonomi ini bertujuan mengetahui tingkat kesejahteraan dan kondisi ekonomi masyarakat," ujarnya, agak frustasi tapi tetap tenang.
SE26 yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026 ini diselenggarakan BPS untuk memotret kondisi perekonomian nasional secara menyeluruh, sekaligus menjadi pijakan penyusunan kebijakan pemerintah. Pertanyaannya mencakup spektrum luas: identitas anggota keluarga, status pekerjaan, kepemilikan usaha, pendapatan, pengeluaran rumah tangga, kepemilikan aset, hingga adopsi teknologi dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.
Di atas kertas, cakupan itu terdengar komprehensif. Di lapangan? Lebih pelik. Garnis mengaku pertanyaan soal usaha menjadi bagian paling menantang, karena ia meragukan akurasi jawaban meski tidak bisa membuktikannya. "Saya merasa mereka mungkin menjawab dengan jujur, tetapi saya tidak terlalu yakin mengenai jumlah karyawan maupun pendapatannya," katanya. Untuk soal emas, batasannya terang-terangan ia akui. "Kalau mereka bilang punya lima gram, ya saya harus percaya karena tidak mungkin saya minta diperlihatkan." Bukan naif, tapi itulah ruang geraknya sebagai petugas sensus.
Ada satu jurus yang ia pakai untuk memvalidasi jawaban: membandingkan keterangan responden dengan kondisi nyata di depan mata. Rumahnya seperti apa, kendaraannya berapa. Setidaknya itu cara paling praktis yang tersedia.
Tantangan lain yang tidak kalah nyata soal waktu. Di perumahan kelas menengah atas, akhir pekan justru sering menjadi waktu paling sepi dari pemilik rumah, karena mereka berlibur. Yang tersisa hanya asisten rumah tangga, yang tidak dalam posisi menjawab pertanyaan soal aset dan pendapatan keluarga majikannya.
Garnis punya caranya sendiri untuk mencairkan suasana ketika bertemu warga yang tampak dingin. "Biasanya saya hadapi dengan senyum dan sedikit bercanda, akhirnya suasana mencair," katanya. Sederhana, tapi agaknya mujarab. Sebab tanpa kepercayaan, data yang masuk hanyalah angka setengah jujur, dan kebijakan yang dibangun di atasnya pun berpotensi meleset jauh dari kenyataan.
Pertanyaannya: seberapa besar distorsi ini pada skala nasional? Kalau di satu cluster perumahan di Bekasi saja petugas sudah menemukan pola ketertutupan yang cukup sistemik, bisa jadi angka-angka yang nanti disajikan BPS tentang distribusi aset dan pendapatan rumah tangga kelas menengah atas perlu dibaca dengan sedikit cadangan, kalau data ini bisa dipercaya sepenuhnya.