Untuk pertama kalinya, Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik memetakan sektor ekonomi kreatif secara lebih menyeluruh, termasuk penyerapan tenaga kerja perempuan di dalamnya. Langkah ini disambut legislator sebagai peluang untuk akhirnya membenahi kebijakan pendidikan vokasi yang selama ini kerap berjalan di luar jalur kebutuhan industri.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menyebut ketersediaan data akurat sebagai prasyarat agar kebijakan pendidikan tidak lagi disusun dari asumsi. "Data yang akurat sangat dibutuhkan agar kebijakan pendidikan tidak disusun berdasarkan asumsi, tetapi berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan," ujar Kurniasih, Kamis (2/7). Hasil sensus diharapkan menjadi masukan langsung bagi penyusunan kurikulum, pengembangan program studi, hingga peningkatan kualitas pendidikan vokasi di sejumlah daerah.
Masalah yang coba dijawab sebenarnya bukan baru. Bertahun-tahun, mismatch antara lulusan SMK dan perguruan tinggi vokasi dengan kebutuhan industri jadi PR yang tak kunjung tuntas. Bagi Kurniasih, ini soal relevansi, bukan kapasitas. Ia menegaskan setiap daerah punya karakteristik dan potensi yang berbeda, sehingga pendidikan vokasi perlu menyesuaikan diri, bukan memaksakan kurikulum seragam dari pusat.
Satu kata yang terus muncul dari legislator PKS ini: sinergi. Kolaborasi antara sekolah vokasi, perguruan tinggi, dan dunia usaha, kata Kurniasih, jadi kunci mencetak SDM yang paham teori sekaligus siap dihajar perubahan teknologi. Klaim yang masih perlu dibuktikan di lapangan, tentu, tapi setidaknya arahnya sudah terbaca.
Ekonomi kreatif patut disebut secara khusus di sini. Sektor ini dikenal menyerap banyak tenaga kerja perempuan, dari subsektor fesyen, kerajinan, kuliner, sampai seni pertunjukan. Pemetaan yang lebih komprehensif lewat Sensus Ekonomi 2026 bisa menghasilkan potret yang jauh lebih tajam soal di mana tenaga kerja terkonsentrasi dan kompetensi apa yang paling dibutuhkan industri. Pertanyaannya, apakah potret itu kelak benar-benar dibaca kementerian terkait?
Kurniasih mengapresiasi langkah BPS dan berharap seluruh pelaku usaha mau berpartisipasi aktif memberikan data yang benar dan lengkap. "Semakin baik kualitas data yang dihimpun, semakin kuat pula dasar penyusunan kebijakan pendidikan dan pengembangan SDM yang mampu menjawab tantangan masa depan serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045," tutupnya.
Tinggal satu yang belum terjawab: seberapa cepat hasil sensus ini benar-benar berubah jadi kebijakan konkret, bukan sekadar bahan tayang di rapat koordinasi.