Sensus Ekonomi 2026 sedang bergerak, pelan tapi pasti, menyisir setiap sudut aktivitas ekonomi Indonesia, dari pusat kota hingga pelosok yang sinyal internetnya saja masih jadi kemewahan.
Badan Pusat Statistik (BPS) menerjunkan petugas ke lapangan untuk mendata seluruh unit usaha non-pertanian yang beroperasi di tanah air. Bantul, di Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi salah satu lokus pendataan. Petugas sensus bergerak door-to-door, menemui pelaku usaha skala mikro hingga menengah yang tersebar di gang-gang kampung maupun jalan protokol.
Yang paling mencolok dari sensus kali ini: usaha berbasis digital ikut masuk dalam cakupan pendataan. Bukan sekadar formalitas. Selama bertahun-tahun, jutaan penjual online, dropshipper, dan pelaku usaha rumahan yang bertransaksi lewat marketplace dan media sosial nyaris tidak kelihatan di statistik ekonomi resmi. Volumenya terus membengkak setiap tahun, tapi angkanya tidak pernah ketangkap secara sistematis.
Memasukkan usaha online ke dalam sensus bukan perkara gampang secara metodologis. Tapi relevansinya sudah tidak bisa ditawar lagi. Pola konsumsi dan transaksi masyarakat bergeser jauh sejak sensus ekonomi terakhir digelar satu dekade lalu. Potret ekonomi yang mengabaikan dimensi digital, jujur saja, potret yang pincang.
Data yang terkumpul nantinya jadi tulang punggung perencanaan pembangunan, mulai dari kebijakan fiskal, program pemberdayaan UMKM, sampai pemetaan potensi pajak yang selama ini tercecer di berbagai sudut ekonomi informal. Bagi pemerintah, ini sumber data yang langka nilainya. Bagi analis dan investor, gambaran komprehensif soal struktur usaha Indonesia bisa membuka perspektif baru tentang seberapa dalam fondasi ekonomi domestik sebenarnya.
Pertanyaannya, seberapa akurat hasilnya? Pendataan lapangan di negara sebesar Indonesia selalu menyimpan lubang, dari responden yang sulit ditemui, usaha musiman yang statusnya abu-abu, sampai pelaku online yang tidak terikat satu alamat fisik. Klaim "komprehensif" tetap perlu dibuktikan ketika data final akhirnya dirilis, kalau data itu memang bisa dipercaya sepenuhnya.
Tapi setidaknya, untuk pertama kalinya dalam sepuluh tahun, Indonesia sedang mencoba menghitung dirinya sendiri secara jujur. Termasuk bagian-bagian yang selama ini absen dari buku besar statistik nasional.