Sensus Ekonomi 2026 resmi bergulir. Dari Morowali di Sulawesi Tengah hingga Kutai Timur di Kalimantan Timur, petugas BPS mulai turun ke lapangan dengan satu misi: memotret wajah perekonomian Indonesia yang sudah jauh berubah sejak sensus terakhir digelar satu dekade lalu.
Yang membuat sensus kali ini berbeda bukan sekadar skalanya, tapi pendekatannya. BPS meninggalkan pola lama yang hanya mendata toko, pabrik, dan kantor. Sekarang petugas datang langsung dari rumah ke rumah, karena pola usaha masyarakat sudah bermigrasi ke layar ponsel. Warung online, reseller media sosial, jasa titip, hingga dropshipper yang beroperasi dari kamar kos sekalipun masuk dalam radar pendataan.
Di Kabupaten Morowali saja, BPS mengerahkan 164 petugas lapangan dan pengawas untuk menyisir sekitar 48.038 unit usaha. Target itu mencakup seluruh spektrum ekonomi, seluruh sektor, dari pertanian sampai UMKM, aspek sosial, hingga 163 perusahaan besar di wilayah tersebut. Termasuk, yang agaknya jarang disebut dalam sensus sebelumnya, pendataan tenaga kerja asing.
Sementara di Kutai Timur, peluncuran sensus berlangsung meriah di kawasan Polder Ilham Maulana, Sangatta, ditandai pelepasan balon sebagai simbol dimulainya program nasional bertema "Sinergi Penguatan Ekonomi Indonesia" ini. Lebih dari 100 peserta hadir, mulai dari unsur Forkopimda, perangkat daerah, camat, hingga kepala desa se-Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan.
Satu hal yang berulang kali ditegaskan pejabat daerah di berbagai wilayah: sensus ini bukan untuk mencari objek pajak, dan tidak ada kaitannya dengan program bantuan sosial. Klarifikasi yang tampaknya memang perlu disampaikan, mengingat kekhawatiran sebagian warga bahwa data yang mereka berikan bisa berdampak pada status penerimaan bantuan.
"Pola ekonomi masyarakat telah berubah," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Yusman Mahbub. Banyak aktivitas usaha kini tidak lagi terlihat secara fisik karena dijalankan sepenuhnya dari rumah, lewat perdagangan elektronik, media sosial, hingga berbagai layanan digital. Yusman menyebut pendataan dari pintu ke pintu sebagai satu-satunya cara untuk menangkap transformasi ini secara utuh.
Pertanyaannya, seberapa akurat data yang bisa dikumpulkan jika masyarakat sendiri belum sepenuhnya percaya bahwa informasi yang mereka berikan tidak akan digunakan di luar keperluan statistik? Bukan kekhawatiran yang berlebihan, kalau data ini bisa dipercaya sebagai cermin kondisi riil lapangan.
Angka yang akan dihasilkan sensus ini tidak main-main. Data tersebut bakal menjadi landasan penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, dari alokasi anggaran infrastruktur hingga program penguatan UMKM.
BPS, setidaknya di atas kertas, sudah menyiapkan jawabannya dengan menggandeng pemerintah daerah hingga level kepala desa untuk menyosialisasikan program ini. Di Morowali, instruksi turun langsung dari Sekda ke seluruh OPD, camat, dan lurah agar membantu memperlancar pendataan. Keberhasilan sensus ini, ujung-ujungnya, bergantung pada satu hal yang tidak bisa dipaksakan: kesediaan warga untuk jujur.