Paket senjata senilai US$ 14 miliar itu kini terbengkalai di Departemen Luar Negeri AS, tidak bergerak ke mana-mana. Taiwan menunggu.
Pelaksana Tugas Menteri Angkatan Laut AS Hung Cao secara terbuka mengakui di hadapan Subkomite Pertahanan Senat, Kamis (21/5/2026), bahwa Washington memang sedang membekukan penjualan senjata ke luar negeri untuk sementara. Alasannya: memastikan ketersediaan amunisi bagi Operasi Epic Fury, nama resmi kampanye militer AS melawan Iran yang bergulir sejak 28 Februari 2026. "Kami hanya memastikan bahwa kami memiliki semuanya, kemudian penjualan militer ke luar negeri akan dilanjutkan ketika pemerintah menganggapnya perlu," ujar Cao dalam sidang tersebut.
Tapi alasan Iran agaknya hanya separuh dari cerita. Separuh lainnya berbau Beijing.
Dalam wawancara dengan Fox News, Senin (18/5/2026), Trump tidak menyebut soal amunisi sama sekali. Ia berterus terang: "Saya menundanya, dan itu tergantung pada China. Sejujurnya, itu adalah alat tawar-menawar yang sangat baik bagi kami." Dua narasi berbeda dari dua pejabat AS, dalam selang waktu kurang dari seminggu. Bagi analis yang mencermati dinamika Washington, ini bukan sekadar simpang siur komunikasi.
Latar belakangnya perlu dibaca lebih utuh. Paket senilai Rp 248 triliun itu sudah disetujui secara prinsip oleh Kongres AS sejak akhir 2025, mencakup sistem rudal pertahanan udara dan sejumlah perangkat militer lainnya. Begitu tiba di meja eksekutif, paket itu mandek. Para pejabat AS yang berbicara secara anonim kepada The New York Times menyebut Gedung Putih secara eksplisit memerintahkan sejumlah lembaga untuk tidak melanjutkan proses tersebut. Tujuannya satu: menjaga suasana KTT Trump-Xi di Beijing, yang akhirnya baru terlaksana Mei 2026 setelah mundur dari jadwal April.
Kunjungan Trump ke Beijing itulah titik panas dari seluruh episode ini. Dalam pertemuan bilateral dua hari tersebut, Presiden China Xi Jinping menegaskan Taiwan sebagai isu paling sensitif dalam hubungan kedua negara. "Masalah Taiwan adalah isu terpenting dalam hubungan antara China dan AS. Jika ditangani dengan benar, hubungan bilateral akan menikmati stabilitas. Jika tidak, kedua negara akan mengalami bentrokan dan bahkan konflik yang akan membahayakan seluruh hubungan," tegas Xi, seperti dilansir Xinhua. Tidak bisa lebih gamblang dari itu.
Setelah pulang dari Beijing, Trump mengakui sudah membahas soal senjata Taiwan "secara rinci" bersama Xi, dan berjanji keputusan akan diambil "dalam waktu yang relatif singkat." Kalimat itu sendiri sudah cukup untuk membuat para analis kebijakan luar negeri gelisah. Washington sejatinya terikat oleh Enam Jaminan, kesepakatan diplomatik era Reagan 1982, yang salah satu klausulnya secara eksplisit melarang AS berkonsultasi dengan Beijing soal penjualan senjata ke Taiwan. Trump, dengan pernyataan itu, agaknya sudah melangkahi garis tersebut.
Tidak mengejutkan, Taipei langsung bersuara. Presiden Taiwan Lai Ching-te menyebut penjualan senjata AS bukan sekadar transaksi pertahanan biasa, melainkan "pencegah paling vital terhadap konflik regional" dan menegaskan Taiwan tidak akan pernah dikorbankan atau diperdagangkan. Dalam nada yang lebih lugas, perwakilan Taiwan untuk AS, Alexander Yui, menambahkan bahwa Taiwan yang kuat dan mampu membela diri adalah prasyarat utama untuk mencegah perang, bukan sebaliknya.
Pertanyaannya, seberapa buruk kondisi amunisi AS sebenarnya? Selama konflik Iran, militer AS dilaporkan menguras hampir seluruh rudal jelajah siluman jarak jauh yang tersisa, termasuk Tomahawk, rudal pencegat Patriot, dan amunisi ATACMS. Gedung Putih bahkan berencana meminta tambahan anggaran antara US$ 80 miliar hingga US$ 100 miliar dari Kongres untuk mengganti senjata yang sudah dihabiskan. Hegseth menepis angka-angka itu sebagai "dibesar-besarkan". Tapi permintaan anggaran sebesar itu, kalau bisa dipercaya, cukup bicara sendiri.
Kini ada satu variabel baru yang masuk ke persamaan. Trump mengisyaratkan akan menghubungi langsung Presiden Lai Ching-te, sebuah langkah yang belum pernah dilakukan presiden AS secara terbuka sejak Washington menggeser pengakuan resmi dari Taipei ke Beijing pada 1979. Belum ada jadwal, belum ada konfirmasi Gedung Putih. Kedutaan Besar China di Washington juga bungkam. Tapi jika percakapan itu benar terjadi, kalkulasi Beijing soal toleransi mereka terhadap ambiguitas strategis AS akan kembali diuji, keras.