Sepanjang Sabtu malam hingga Minggu dini hari, langit di atas Selat Hormuz kembali diwarnai kilatan serangan. Amerika Serikat mengakui telah menghantam 10 lokasi di Iran dalam dua hari berturut-turut, sementara Garda Revolusi Iran membalas dengan menyerang fasilitas militer AS di Bahrain dan Kuwait. Gencatan senjata yang baru ditandatangani secara elektronik oleh Donald Trump dan Masoud Pezeshkian pada 18 Juni 2026 kini terancam runtuh sebelum tenggat 60 harinya tiba.
Pemicunya tanker MT Kiku. Kapal berbendera Panama yang disebut mengangkut dua juta barel minyak itu ditembaki di Selat Hormuz pada Sabtu subuh. Komando Tengah AS (CENTCOM) langsung mengumumkan serangan balasan atas perintah Trump, menargetkan infrastruktur pengawasan militer Iran, sistem komunikasi, situs pertahanan udara, fasilitas penyimpanan drone, dan kemampuan penebar ranjau. Ledakan terdengar di Sirik, Qeshm, dan Bandar-e Lengeh di Provinsi Hormozgan.
IRGC tidak menunggu lama. Delapan fasilitas militer AS di Pangkalan Ali al-Salem Kuwait dan Pelabuhan Salman Bahrain, markas Armada Kelima AS, dinyatakan hancur dalam serangan gabungan rudal dan drone. Otoritas Bahrain dan Kuwait membenarkan intersepsi berlangsung sepanjang malam, sirine peringatan meraung, warga diminta masuk ke tempat perlindungan.
Bahrain tidak tinggal diam di meja diplomasi. Kementerian Luar Negeri negara itu mengecam keras serangan Iran sebagai pelanggaran kedaulatan yang merusak "peluang untuk de-eskalasi dan stabilitas di kawasan." Manama menyerukan Dewan Keamanan PBB segera menggelar pertemuan darurat dan menegaskan hak penuh untuk mempertahankan wilayahnya sesuai hukum internasional.
Di Teheran, tudingan diarahkan ke Washington. Ebrahim Azizi, Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, menyebut Trump sebagai "presiden yang gagal" dan tidak berkomitmen terhadap prinsip-prinsip negosiasi. "Pelanggaran gencatan senjata yang gegabah ini, seperti biasa, akan berujung pada kemunduran dan penyesalan di pihak mereka," tulisnya di akun X.
Trump bersikap sebaliknya. Lewat Truth Social, ia mengklaim Iran lebih dulu meluncurkan empat drone serang ke kapal-kapal di Selat Hormuz. Teheranlah, tegasnya, yang pertama mengkhianati kesepakatan.
Akar konflik ini lebih dalam dari sekadar insiden kapal. IRGC berdalih tindakannya adalah penegakan Kesepakatan Islamabad, perjanjian damai yang difasilitasi Pakistan dan Qatar, yang menurut tafsir Teheran memberi Iran hak mengendalikan lalu lintas di Selat Hormuz. Washington punya bacaan berbeda: kondisi harus kembali seperti sebelum serangan 28 Februari 2026, ketika selat itu terbuka penuh tanpa campur tangan Iran.
Dua versi. Dua klaim hak. Dan tidak satu pun mau mengalah.
Abas Aslani dari Center for Middle East Strategic Studies membaca situasi ini sebagai perang tawar strategis yang kian alot. "Teheran meyakini AS melanggar isi kesepakatan lewat koridor berbeda dari yang ditetapkan Iran," katanya kepada Al Jazeera. Ia menambahkan, AS justru ingin memaksa Iran melepas kendali atas selat itu. Bagi Teheran, kendali atas Hormuz bukan sekadar soal pelayaran, itu kartu truf terakhir.
Yang paling kalang kabut agaknya adalah industri pelayaran global. Dimitris Maniatis dari lembaga konsultansi risiko maritim Marisk menggambarkan dilema yang nyaris mustahil diselesaikan: ikuti rute Oman yang disokong AS, risiko ditembak Iran; ikuti rute versi Iran, risiko kena sanksi AS. "Orang-orang sangat cemas ke Pemerintah AS sekarang. Mereka telah mengumumkan segala pembayaran biaya tol bisa menjadi alasan sanksi AS," ungkapnya kepada CNN.
Dua juta barel minyak di atas MT Kiku bukan sekadar kargo. Angka yang tidak main-main, dan sengketa di baliknya jauh lebih mahal dari itu.