Sebelum peluru pertama ditembakkan, uang sudah lebih dulu bergerak.
Itulah gambaran yang terjadi di Taiwan saat ini. Ketegangan dengan China yang tak kunjung reda mendorong kalangan berada di pulau itu untuk merancang strategi penyelamatan aset, jauh sebelum skenario terburuk benar-benar terwujud. Rekening bank di Singapura, properti di Kamboja, paspor Turki, dan mungkin segera, cadangan Bitcoin nasional.
Nelson Yeh salah satunya. Seperlima kekayaannya sudah berpindah ke rekening Singapura. Ia dan istrinya juga kini memegang paspor Turki. Bukan karena yakin perang akan meletus, justru sebaliknya. "Kemungkinan hal ini terjadi rendah. Tetapi jika itu terjadi, kerugiannya akan sangat besar, jadi saya merasa harus memiliki rencana B," kata Yeh. Manajemen risiko, begitu ia menyebutnya. Sama seperti diversifikasi portofolio, hanya saja taruhannya nyawa.
Logika serupa dipakai Kuo, pensiunan 67 tahun yang mulai membeli properti di Kamboja sejak satu dekade lalu. Awalnya murni investasi. Tapi seiring merapatnya awan hitam di Selat Taiwan, fungsi aset itu bergeser. Kuo khawatir Xi Jinping akan memilih pendekatan yang lebih keras, blokade atau invasi penuh. "Selama Anda bisa keluar, Anda punya waktu untuk mengamati situasi dan menunggu hasilnya," katanya.
Mereka bukan anomali.
Survei yang didanai Universitas Duke pada 2025 bicara cukup gamblang: hanya 20 persen responden menyatakan akan melawan atau bergabung dengan militer jika perang pecah. Sebanyak 37 persen memilih "mengikuti arus," 17 persen akan mendukung keputusan pemerintah, dan 11 persen terang-terangan bilang akan kabur. Charles Wu, asisten profesor ilmu politik di Universitas South Alabama, mengingatkan bahwa angka-angka ini bukan sekadar statistik sosial biasa. Persepsi soal kesediaan rakyat Taiwan untuk bertempur atau melarikan diri, tegasnya, bisa sangat memengaruhi kalkulasi kebijakan Beijing dan Washington terhadap pulau itu. Bukan soal kecil.
Pertanyaannya, kalau warganya sendiri sudah kalkulasi kabur, apa yang bisa ditawarkan negara sebagai instrumen pertahanan yang lebih konkret?
Agaknya kesadaran akan kerentanan itulah yang mendorong perdebatan di level kebijakan ke wilayah yang tidak biasa. Bitcoin Policy Institute (BPI) awal April 2026 menerbitkan laporan yang mendorong Taiwan membangun cadangan nasional Bitcoin. Peneliti BPI Jacob Langenkamp berargumen aset digital ini bisa berfungsi sebagai "senjata ekonomi" dalam skenario blokade militer dari China. Bitcoin dinilai jauh lebih fleksibel ketimbang emas, yang secara fisik bisa disita atau diblokir aksesnya saat jalur laut dan udara ditutup. Emas tak bisa terbang. Bitcoin, setidaknya secara teori, tak bisa diblokade.
Klaim yang tentu masih perlu diuji dalam kondisi nyata. Bank sentral Taiwan sendiri belum menunjukkan sinyal ketertarikan ke arah sana.
Sementara perdebatan soal cadangan digital belum selesai, dinamika diplomatik bergerak ke arah berbeda. Pada 10 April 2026, Xi Jinping menerima Cheng Li Wun, pemimpin Partai Kuomintang (KMT) yang kini menjadi oposisi di Taiwan. Kunjungan pertama dalam lebih dari satu dekade, setelah pertemuan terakhir KMT-Beijing terjadi pada 2015 ketika Eric Chu menemui Xi. Dalam pertemuan terbaru itu, Cheng berjanji mendorong "rekonsiliasi" dan "persatuan" di Selat Taiwan.
Beijing tahu cara memainkan kartu ini. Merangkul oposisi sembari mempertahankan tekanan militer adalah pola lama, bak pedang bermata dua yang sudah berulang kali dihunus.
Bagi orang-orang seperti Yeh dan Kuo, keberadaan paspor cadangan dan rekening offshore bukan tanda kepengecutan. Itu cara paling rasional membaca situasi yang, sialnya, belum ada tanda-tanda akan mereda.