Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) terungkap tengah melobi Washington agar tidak melunakkan tekanan terhadap Iran, bahkan ketika Qatar dan Oman berjibaku mencari celah gencatan senjata di Selat Hormuz.
Laporan The Wall Street Journal mengungkap bahwa Riyadh dan Abu Dhabi secara aktif mendorong pemerintahan Presiden Donald Trump untuk mempertahankan blokade maritim dan tidak menawarkan konsesi apa pun yang bisa meringankan sanksi Teheran. Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman bahkan secara tegas menyampaikan kepada pejabat AS bahwa Washington seharusnya mempertahankan blokadenya sampai Iran terpaksa menandatangani kesepakatan baru dengan syarat yang jauh lebih keras.
Sikap ini berbeda tajam dari posisi Saudi beberapa bulan lalu. Sepanjang musim panas, negara-negara Arab yang dipimpin Saudi sebenarnya sudah membuka pintu negosiasi, bahkan rela mempertimbangkan kesepakatan yang mengakui sebagian pengaruh Iran atas Selat Hormuz. Bak gayung bersambut, Qatar dan Oman pun bergerak aktif sebagai mediator. Tapi serangan Iran terhadap kapal-kapal Saudi di Selat Hormuz, disusul gempuran Houthi di Laut Merah, menutup pintu itu rapat-rapat.
Kini Saudi dan UEA satu suara: Teheran tidak boleh mengantongi legitimasi permanen atas jalur pelayaran paling strategis di kawasan itu. Pejabat UEA yang sebelumnya bicara soal solusi diplomatik pun mulai menurunkan nada. Kekerasan yang terus berlangsung, kata mereka, membuktikan Iran tidak sungguh-sungguh ingin berdamai.
Qatar dan Oman justru bergerak ke arah sebaliknya. Keduanya menilai kawasan sudah terlalu lama menanggung biaya konflik ini, ekonomi yang tergerus, infrastruktur pelayaran yang dihajar gangguan berbulan-bulan. Menteri Luar Negeri Iran terbang ke Doha pekan lalu untuk membahas proposal baru, termasuk jeda pertempuran tujuh hari yang bisa membuka jalan bagi penghentian serangan Iran atas pelayaran dengan imbalan pencabutan blokade AS. Proposal yang, agaknya, langsung menemui tembok.
Amerika Serikat berulang kali menegaskan kepada Qatar bahwa Trump tidak berniat mencabut embargo maritim. Seorang pejabat Gedung Putih menyebut sanksi dan blokade telah menempatkan AS dalam posisi tawar yang kuat. "Meski Presiden Trump terbuka untuk berbicara dengan Iran dalam kondisi yang tepat, dia tidak perlu bernegosiasi," kata pejabat tersebut.
Dari Teheran, sinyal yang datang pun belum seragam. Para diplomat Iran mengaku mengakui krisis ekonomi negaranya dan mengajukan sejumlah formula baru untuk mengakhiri perang. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) bergerak dengan nada berbeda. Keras. Mereka menolak formula baru dan mengaku siap menghadapi perang jangka panjang. IRGC, yang mendominasi struktur kekuasaan di Teheran, justru menginginkan kembali ke kerangka kesepakatan Juni antara Trump dan Iran, yakni keringanan sanksi atas penjualan minyak, akses ke aset beku, serta pengakuan peran Iran di Selat Hormuz. Kesepakatan yang kini secara tegas ditolak Washington.
Pertemuan para pemimpin GCC dengan Trump di sela Sidang Umum PBB di New York pekan ini disebut-sebut membawa agenda tunggal: cegah eskalasi lebih jauh. Tapi di balik pernyataan publik yang bernada moderat, laporan menunjukkan blok Teluk retak jadi dua kubu yang sulit dipertemukan. Qatar dan Oman ingin gencatan senjata. Saudi dan UEA ingin Iran menyerah lebih dulu.
Selama perpecahan internal GCC ini belum selesai, meja perundingan di Oman agaknya masih akan kosong.