Washington tidak main-main kali ini. Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap 10 individu dan entitas yang dituduh membantu militer Iran mengakuisisi komponen drone serang Shahed. Bersamaan dengan itu, lima kilang minyak China masuk daftar hitam karena mengimpor puluhan juta barel minyak mentah Teheran.
Dari daftar yang dirilis Departemen Keuangan, nama-nama yang dikenai sanksi mencakup Yushita Shanghai International Trade Co Ltd asal China, yang disebut bertindak sebagai fasilitator bagi Pusat Inovasi dan Kerja Sama Teknologi Iran (CITC). Lembaga ini, menurut Washington, mengoordinasikan upaya Iran memborong teknologi militer, termasuk sistem pertahanan udara portabel dari China. Ada juga Elite Energy FZCO berbasis Dubai, dituding telah mentransfer jutaan dolar ke AE International Trade Co Limited di Hong Kong untuk mendukung pengadaan yang sama.
Lima kilang swasta China ikut terseret. Tiga dari provinsi Shandong, yakni Shandong Jincheng Petrochemical Group, Shandong Shouguang Luqing Petrochemical, dan Shandong Shengxing Chemical. Dua lainnya: Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery dan Hebei Xinhai Chemical Group. Soal Hengli, ini bukan pemain ecek-ecek. Salah satu kilang swasta terbesar di negeri itu.
Beijing merespons keras, setidaknya itu klaimnya. Kementerian Perdagangan China menerbitkan pernyataan bahwa sanksi AS "tidak akan diakui, diterapkan, atau dipatuhi," dengan dalih sanksi sepihak tanpa mandat PBB melanggar hukum internasional.
Tapi di balik retorik itu, ceritanya lain.
Administrasi Regulasi Keuangan Nasional China (NFRA) diam-diam menyampaikan arahan lisan kepada bank-bank besar: sementara hentikan kredit baru berdenominasi yuan kepada kelima kilang yang terkena sanksi. Arahan itu disampaikan sebelum libur panjang 1 Mei. Pertama kalinya China mengaktifkan aturan perlindungan yang diperkenalkan sejak 2021 untuk menangkal hukum asing yang dianggap tak berdasar.
Dua sinyal berlawanan. Kementerian Perdagangan bilang abaikan sanksi AS. NFRA bilang tahan dulu kredit ke perusahaan yang kena sanksi itu. Dilemanya nyata.
Bukan sekali ini Beijing bermain di dua sisi. Empat bank terbesar China, yakni ICBC, Agricultural Bank of China, China Construction Bank, dan Bank of China, punya rekam jejak mematuhi sanksi AS terhadap Iran dan Korea Utara ketika kepentingan akses ke sistem kliring dolar terasa lebih besar dari risiko lainnya. Pada kasus sebelumnya, Beijing bahkan menyalurkan transaksi terkait Iran melalui Bank of Kunlun, anak usaha China National Petroleum Corp yang kini juga sudah masuk daftar sanksi.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengungkapkan pihaknya telah mengirim surat peringatan kepada dua bank China terkait risiko sanksi sekunder, meski enggan menyebut nama institusi yang dimaksud. Efektivitasnya? Belum terbukti.
Pertanyaannya, berapa lama Beijing bisa mempertahankan postur ganda ini?
Pertemuan Trump dan Xi Jinping dijadwalkan berlangsung 14-15 Mei di Beijing, dan tekanan sanksi yang terus meningkat dari Washington jelas menjadi satu variabel panas di meja perundingan. Buat investor yang melirik sektor energi dan perbankan China, situasi ini ibarat pedang bermata dua: tekanan sanksi AS yang konkret di satu sisi, ketidakpastian arah kebijakan Beijing yang bisa berbalik kapan saja di sisi lain. Arah angin dari pertemuan puncak itu yang akan menentukan.