Sepanjang tahun ini, Rusia menambah 1,56 triliun rubel ke peredaran uang tunai, setara sekitar Rp358 triliun atau US$20 miliar. Lonjakan ini tercatat sebagai yang terbesar untuk periode yang sama di luar masa pandemi, dan sinyal itu tidak bisa diabaikan begitu saja.
Dua kekuatan mendorong tren ini sekaligus, dan keduanya bermuara pada perang. Serangan drone Ukraina memaksa Kremlin memadamkan jaringan seluler di sejumlah wilayah, membuat kartu debit dan kredit praktis tidak berguna. Bersamaan dengan itu, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai dari 20 persen menjadi 22 persen sejak Januari mendorong pelaku usaha kecil mencari jalan pintas: transaksi tunai yang tidak tercatat, gaji dibayar di luar buku, omzet yang "menyusut" di atas kertas.
Gangguan digital bukan sekadar soal drone. Pada 14 Juli lalu, pengguna internet Rusia kehilangan akses ke Google, Apple, dan GitHub secara serentak. Data dari platform pemantau Detector404 mencatat koneksi ke Apple gagal hingga 99 persen, sementara Google gagal di 26 persen kasus. Lebih dari seribu keluhan muncul dalam hitungan jam, terkonsentrasi di Moskow, St. Petersburg, dan Novosibirsk. Roskomnadzor membantah keterlibatan negara, tapi hasilnya tetap sama: siapa pun yang ingin bertransaksi digital harus memutar jalan lewat VPN, alat yang kini jadi kebutuhan, bukan kemewahan.
Kremlin, agaknya, sedang berperang di dua front sekaligus, salah satunya melawan dirinya sendiri. Pemerintah butuh penerimaan pajak untuk mendanai mesin perang. Tapi kebijakan pemadaman internet justru membuat transaksi digital ambruk dan mempermudah bisnis kabur ke ekonomi bayangan. "Salah satu pihak dalam pemerintahan berupaya memeras sebanyak mungkin uang masyarakat melalui pajak, denda, dan pungutan lain yang lebih tinggi," kata Alexander Kolyandr, peneliti senior Center for European Policy Analysis, kepada BBC. "Tetapi upaya lain, dalam upaya melawan apa yang disebut sebagai ancaman teroris, adalah melemahkan strategi tersebut dengan mempersulit pengumpulan pajak."
Dampaknya terlihat di lapangan. Apotek, restoran, salon kecantikan, hingga minimarket mulai aktif mendorong pembayaran tunai. Survei Opora Russia, asosiasi usaha kecil terbesar di negeri itu, menemukan sekitar 6 persen pengusaha kini menggunakan "skema abu-abu": transaksi tanpa pencatatan resmi, gaji dibayar tunai agar terhindar dari pajak penghasilan dan iuran tenaga kerja.
Uang tunai tidak kembali ke sistem. Itu yang membuat Sberbank angkat bicara. Direktur Keuangan Sberbank Taras Skvortsov menyebut ada "tanda-tanda yang sangat serius" bahwa perusahaan membayar gaji karyawan di luar pembukuan. "Ini adalah momen yang sangat mengkhawatirkan... Kami tidak melihat adanya pengembalian uang tunai ke sistem perbankan melalui ATM atau terminal swalayan," ungkap Skvortsov seperti dikutip kantor berita Interfax. "Itu tetap berada di tangan orang-orang." Pada Mei saja, masyarakat menarik 550 miliar rubel dari rekening bank, termasuk 200 miliar rubel dari deposito berjangka, padahal bunga deposito satu tahun Sberbank masih di angka 10 persen.
Bukan episode baru, memang. Gelombang penarikan tunai pernah terjadi saat Putin mengumumkan mobilisasi parsial September 2022 dan saat pemberontakan Wagner Juni 2023. Kali ini ada dimensi tambahan: pelaku usaha yang secara sadar dan terorganisir memilih keluar dari sistem, bukan sekadar panik sesaat. Bak gayung bersambut, kebiasaan lama menyimpan uang di bawah kasur pun kambuh.
Ekonomi Rusia pun sedang tidak baik-baik saja. Kementerian Perekonomian Rusia memangkas proyeksi pertumbuhan PDB 2026 menjadi 0,4 persen, laju terlemah sejak 2022. Sektor migas sempat terbantu kenaikan harga minyak pasca-konflik Iran, tapi itu tidak cukup menutup lubang yang kian menganga di sisi fiskal. Tidak cukup sama sekali.
Roskomnadzor menargetkan pemblokiran 92 persen aplikasi VPN pada 2030, sambil terus menggerus akses ke YouTube, Telegram, dan WhatsApp. Pertanyaannya, berapa lama masyarakat dan pelaku usaha Rusia bisa bertahan di antara ekonomi yang melambat, pajak yang melonjak, dan internet yang semakin sempit?