Rupiah menyentuh Rp17.500 per dolar AS. Bukan angka yang bisa diabaikan begitu saja.
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan parlemen akan memanggil Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan untuk meminta penjelasan langsung soal situasi nilai tukar, sekaligus strategi yang disiapkan agar rupiah bisa kembali menguat. Puan menyampaikan itu dalam Rapat Paripurna ke-18 DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (12/5/2026).
Tapi respons dari pihak yang bakal dipanggil justru yang menarik dicermati.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum menerima undangan apa pun. "Saya belum tahu, belum ada undangannya. Tapi saya siap [jika dipanggil]. Kalau saya kan pasif di situ, urusan bank sentral saja yang menjelaskan kenapa [rupiah melemah]," kata Purbaya saat ditemui di kantornya, Selasa (12/5/2026). Agaknya, Purbaya ingin menarik garis tegas soal siapa yang harus menjawab. Persoalan nilai tukar, tegasnya, sepenuhnya wewenang Bank Indonesia. "Karena tugas bank sentral hanya satu menurut Undang-Undang kan, menjaga stabilitas nilai tukar, bukan yang lain," ujarnya.
Kalimat itu bisa dibaca dua cara: klarifikasi teknis yang sah secara hukum, atau lemparan bola ke BI di momen yang tidak nyaman.
Dalam pidatonya, Puan membingkai tekanan rupiah sebagai bagian dari dampak konflik geopolitik dan geoekonomi di kawasan Timur Tengah yang mulai merembet ke stabilitas domestik. Karena itu, DPR mendorong pemerintah menjaga tiga keseimbangan sekaligus: disiplin fiskal, keberlanjutan pembangunan, dan perlindungan sosial. Tiga prioritas yang mudah diucapkan dari podium, tapi bisa jadi saling tarik di lapangan ketika tekanan eksternal makin menghimpit.
Pertanyaannya, berapa lama ketiga keseimbangan itu bisa dijaga berbarengan?
Buat pelaku pasar, yang paling diperhatikan sebenarnya sederhana: seberapa koheren respons otoritas fiskal dan moneter. Kalau Kemenkeu dan BI sudah saling tunjuk sebelum rapat formalnya saja berlangsung, koordinasi yang diharapkan pasar, entah kebetulan atau tidak, masih butuh waktu untuk benar-benar terlihat.