Delapan polisi berseragam masuk ke sebuah ruang kelas di wilayah utara Malaysia bulan lalu. Mereka memotret para siswa, lalu memerintahkan sebagian anak-anak itu untuk pulang. Bagi Irhan, nama samaran pengelola sekolah informal tersebut, momen itu mengubah segalanya: "Pergi ke sekolah sekarang sudah menjadi sesuatu yang berbahaya."
Itulah potret pendidikan anak-anak pengungsi Rohingya di Malaysia hari ini. Sekolah informal yang mereka andalkan, karena memang tak ada akses ke sekolah negeri, kini beroperasi dalam bayang-bayang razia. Di Selangor, sebuah pusat belajar sempat tutup sebulan penuh sebelum akhirnya dibuka kembali akhir Juli dengan protokol nyaris paranoid: dilarang pakai seragam, dilarang nongkrong setelah jam belajar, wajib pulang secepat mungkin. Farooq, seorang guru Rohingya di sana, menjelaskan bahwa semua itu dilakukan agar murid-muridnya tidak "terlalu mencolok" dan tidak menjadi sasaran.
Lebih dari 126.000 warga Rohingya kini menetap di Malaysia, kata UNHCR, menjadikan negeri jiran itu rumah pengungsian terbesar kedua setelah Bangladesh. Malaysia tidak mengakui pencari suaka secara resmi. Artinya para pengungsi ini tidak punya hak atas tempat tinggal, pekerjaan, apalagi pendidikan. Maka sekolah-sekolah komunitas itu tumbuh bukan karena pilihan, melainkan karena kekosongan.
Kini bahkan kekosongan itu pun hendak ditutup.
Tekanan tidak datang dari satu arah. Di dekat Penang, sekitar 120 pengungsi Rohingya terusir dari desa nelayan yang sudah mereka tempati bertahun-tahun. Mereka kemudian berlindung di depan kantor UNHCR di Kuala Lumpur, lalu ditahan sementara oleh pihak berwenang. Lebih dari separuhnya anak-anak. Gelombang sentimen negatif di media sosial ikut memperburuk keadaan, tuduhan demi tuduhan terhadap komunitas Rohingya berubah menjadi seruan pengusiran terbuka.
Kalau pun selamat dari itu semua, ancaman berikutnya sudah menunggu. Malaysia dikabarkan berencana memulangkan sekitar 5.000 migran tak berdokumen dari Myanmar, termasuk warga Rohingya, ke negara asal mereka. Kelompok hak asasi manusia dan keluarga para pengungsi khawatir mereka akan jatuh ke tangan junta militer Myanmar yang selama ini dikenal merekrut paksa warga untuk dikirim ke garis depan pertempuran.
Mohammad, 25 tahun, yang memiliki status pengungsi dan tinggal di Kuala Lumpur, tidak menyembunyikan kepanikannya. "Lebih baik bunuh kami di Malaysia daripada mengembalikan kami ke Myanmar," katanya. "Saudara saya akan dibunuh jika dikembalikan, karena junta Myanmar akan mengirimnya ke garis depan untuk bertempur."
Bagi Muhiduzamal, yang melarikan diri dari penganiayaan di Myanmar dua tahun lalu setelah menempuh perjalanan darat dan laut selama empat bulan, ceritanya agaknya sudah berakhir. Tanpa dokumen pengungsi yang diakui Malaysia, ia ditahan sejak Juni lalu.
Irhan, yang tidak tahu kepada siapa harus meminta bantuan untuk mendaftarkan sekolahnya secara resmi, menyebut satu hal yang ia minta. Bukan banyak. "Saya berharap masyarakat Malaysia bisa memahami bahwa anak-anak ini hanya ingin mendapatkan kesempatan untuk belajar." Klaim yang sederhana, bisa jadi terlalu sederhana untuk didengar ketika kebisingan politik sedang menggelegar.