Angka Rp984 triliun itu bukan angka kecil. Itulah total usulan tambahan anggaran yang dikompilasi Badan Anggaran DPR dari seluruh kementerian dan lembaga untuk tahun anggaran 2027, di luar pagu indikatif belanja K/L yang sudah ditetapkan sebesar Rp1.389,94 triliun. Kalau semuanya disetujui, total belanja K/L bisa melonjak ke Rp2.373,94 triliun, jauh di atas pagu belanja K/L dalam APBN 2026 yang sebesar Rp1.510,5 triliun.
Spoiler: tidak akan semuanya dipenuhi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah tegas di depan wartawan di Kompleks Parlemen, Kamis (2/7). "Mungkin kita lihat enggak akan sampai semuanya, pasti enggak semuanya akan dipenuhi," kata Purbaya. Kemenkeu akan mengevaluasi skala prioritas dengan satu acuan kunci: target defisit APBN 2027 yang disepakati dalam rentang 1,80 hingga 2,40 persen terhadap PDB. Usulan bisa dinegosiasi selama belum menembus batas atas defisit itu. Tapi, agaknya angka Rp984 triliun sudah jauh melampaui ruang yang tersedia. "Rasanya sih itu di atas defisit yang ada," kata Purbaya.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyebut kompilasi itu hasil pembahasan masing-masing komisi bersama mitra kerjanya. Daftar resmi akan diserahkan ke Kemenkeu sebagai bahan penyusunan RAPBN 2027 yang dijadwalkan dibacakan bersama Nota Keuangan pada 16 Agustus 2026.
Rapat paripurna DPR juga merampungkan pembahasan awal RAPBN 2027 dengan sederet target makro yang tidak main-main. Pertumbuhan ekonomi dipatok 5,8 hingga 6,5 persen. Penciptaan lapangan kerja baru ditargetkan antara 2,57 juta hingga 3,49 juta orang, dengan porsi lapangan kerja formal menyumbang 40,81 persen dari total penyerapan. Tingkat pengangguran terbuka diharapkan turun ke kisaran 4,30 hingga 4,87 persen.
Wakil Ketua Banggar DPR Wihadi Wiyanto menjelaskan kebijakan fiskal 2027 diarahkan pada dua poros: hilirisasi dan industrialisasi. Bukan strategi baru, memang. Tapi pemerintah kali ini menyusunnya dalam delapan Klaster Program Kerja Prioritas Nasional yang diklaim mempertimbangkan karakteristik dan potensi masing-masing daerah, termasuk kesiapan implementasi di tingkat lokal. Hilirisasi ditempatkan sebagai tulang punggung penciptaan nilai tambah dari sumber daya alam, sekaligus katalis penyerapan tenaga kerja yang lebih luas.
Pendidikan masuk sebagai klaster tersendiri. Logikanya sederhana: hilirisasi butuh tenaga kerja terampil. Tanpa investasi SDM, industri hilir akan terus bergantung pada tenaga asing, setidaknya itu klaim yang masih harus dibuktikan di lapangan.
Pertanyaannya sekarang: dari mana anggarannya? Di sinilah semua benang itu bertemu. Target-target ambisius butuh belanja yang memadai, tapi ruang fiskal tidak selebar permintaan. Purbaya kini duduk di kursi paling tidak nyaman: menyaring hampir seribu triliun rupiah permintaan sambil menjaga defisit tidak jebol. Mana yang punya kaki untuk berdiri, mana yang sekadar angka di atas kertas, itu akan ketahuan dalam beberapa pekan ke depan.