Angka Rp4.097,2 triliun meluncur dari podium Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jumat (14/8), saat Presiden Prabowo Subianto menyampaikan RAPBN 2027 di hadapan Rapat Paripurna DPR RI. Nilai belanja itu naik sekitar Rp254,5 triliun dari APBN 2026 yang sebesar Rp3.842,7 triliun, sementara pendapatan negara ditarget tumbuh ke Rp3.426 triliun dari Rp3.153,6 triliun.
Defisit fiskal ditetapkan 2,40 persen dari PDB, turun dari 2,68 persen di APBN 2026. Pembiayaan yang ditarik pun menyusut, dari Rp689,1 triliun menjadi Rp671,2 triliun. Prabowo menyebut struktur ini sebagai APBN yang "ekspansif secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi."
Belanja jumbo itu akan disalurkan ke delapan Program Kerja Prioritas Nasional: kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. Delapan prioritas yang, jujur saja, sudah kita dengar selama dua tahun terakhir dalam berbagai varian kalimat.
Yang berbeda kali ini ada di angka pertumbuhannya. Target 6 persen untuk 2027 dilempar ke meja dengan data kuartal II-2026 yang baru mencetak 5,29 persen secara tahunan. Hampir 0,7 poin persentase. Bukan celah kecil. Apalagi ekonomi global belum sepenuhnya bersahabat, kondisi yang membuat target ini layak dicermati lebih dari sekadar angka kebanggaan.
Anggota DPR RI Fraksi Golkar sekaligus Ketua MPR ke-15, Bambang Soesatyo, mengakui target itu bukan perkara gampang. "Target pertumbuhan ekonomi 6 persen tentu bukan pekerjaan mudah. Tetapi saya melihat target ini penting untuk mendorong Indonesia bergerak lebih cepat. Yang harus kita pastikan, pertumbuhan itu benar-benar terasa di masyarakat," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (15/8/2026).
Menurutnya, konsumsi rumah tangga, investasi, industri pengolahan, ekspor, hilirisasi, pariwisata, ekonomi digital, hingga UMKM perlu didorong serentak agar angka itu bisa tercapai. Dan inilah yang biasanya jadi titik lemah: koordinasi lintas sektor sering bergerak tidak seirama. Bamsoet tegas: pemerintah tidak bisa bersandar pada belanja negara sendirian. "Kita tidak bisa berharap pertumbuhan 6 persen hanya dari belanja pemerintah. Dunia usaha harus ikut bergerak, investasi harus masuk, industri dan UMKM harus berkembang," katanya.
Asumsi makro yang dipasang pemerintah juga patut diperhatikan investor. Nilai tukar rata-rata dipatok Rp17.500 per dolar AS, inflasi ditarget 2,5 persen. Dua tolok ukur yang akan memperlihatkan apakah RAPBN 2027 berjalan di jalur semestinya atau mulai meleset seiring gejolak eksternal.
Dari sudut fiskal, penurunan defisit dari 2,68 persen ke 2,40 persen adalah sinyal positif buat pasar obligasi. Ruang pembiayaan yang sedikit menyempit berarti tekanan penerbitan Surat Berharga Negara agaknya tidak akan jauh berbeda dari tahun ini. Tapi dengan belanja yang melonjak, kualitas eksekusi anggaran akan jadi penentu utama apakah angka-angka ini tetap terkendali di akhir tahun. "Setiap rupiah APBN harus dilihat manfaatnya," kata Bamsoet, mengingatkan bahwa penyerapan tanpa dampak terukur hanya akan jadi statistik kosong.
Bola kini ada di tangan DPR. Pembahasan RAPBN 2027 baru dimulai, dan putaran lobi di Senayan hampir pasti akan membentuk wajah akhir anggaran yang berbeda dari versi yang dibacakan Prabowo kemarin.