Senin (29/6/2026), Gedung DPR Senayan kembali jadi panggung pertemuan pejabat ekonomi kelas satu. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu, Wamenkeu Juda Agung, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, hingga pihak Pertamina dan Pertagas hadir dalam rapat koordinasi yang digelar tertutup untuk umum.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang menjadi tuan rumah pertemuan itu menyebut agenda besarnya: membahas pertumbuhan ekonomi sekaligus mitigasi atas sejumlah tekanan yang belakangan menghantui pasar. Dasco juga memastikan format acaranya. "Itu bukan rapat komisi. Itu rapat koordinasi saja. Juga bukan RDP," katanya kepada wartawan.
Tapi ini bukan yang pertama. Jauh dari itu.
Polanya sudah terbentuk sejak beberapa pekan lalu dan agaknya makin rapat, frekuensinya, bukan pembahasannya. Sabtu, 6 Juni 2026, di hari libur sekalipun, DPR dan pemerintah menggelar pertemuan khusus membahas pelemahan rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur BI Perry Warjiyo ikut hadir. Dasco mengklaim rapat itu menghasilkan sejumlah kesepakatan antara otoritas moneter, fiskal, dan pemerintah, meski substansinya tidak dirinci ke publik.
Mensesneg Prasetyo Hadi, yang turut hadir kala itu, memuji langkah koordinasi sebagai bentuk sinergi yang erat dan intens di antara pemangku kepentingan ekonomi. "Kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain," kata Prasetyo.
Lalu 26 Juni, giliran isu PHK yang naik ke meja rapat. DPR, pemerintah, dan organisasi buruh duduk bersama membahas mitigasi ancaman pemutusan hubungan kerja di sejumlah sektor industri. Satgas Mitigasi PHK yang diketuai Prasetyo turut dilibatkan, bersama Menaker Yassierli dan Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea.
Sebelumnya, 15 Juni, Komisi IX DPR menggelar rapat tertutup bersama Kepala Badan Gizi Nasional soal anggaran program Makan Bergizi Gratis. Anggota dewan sendiri yang memilih menutupnya dari sorotan publik, sebuah keputusan yang, entah kebetulan atau tidak, semakin menjadi pola tersendiri.
Mari Elka, usai rapat Senin, mengakui Indonesia sedang bergulat dengan pelemahan rupiah dan perlunya menjaga kepercayaan pasar. "Ini forum baik untuk tukar pikiran antara kita semua, kita ingin ekonomi Indonesia maju," tegasnya. Pernyataan yang terdengar normatif, tapi sekaligus memberi sinyal bahwa ada tekanan nyata yang sedang dinegosiasikan di balik pintu tertutup.
Soal legalitas format itu, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti tak mempersoalkan. Rapat koordinasi memang tidak wajib terbuka, dan tidak semua anggota DPR harus hadir berbondong-bondong karena ada mekanisme penugasan dari ketua fraksi masing-masing. "Ya kalau rapat koordinasi memang boleh," kata Bivitri, sembari menambahkan bahwa dirinya tetap mengamati cara DPR bekerja dengan kritis.
Yang mengusik bukan soal boleh atau tidaknya. Dalam waktu kurang dari sebulan, setidaknya empat pertemuan serupa digelar, sebagian di hari libur, sebagian tanpa agenda yang dikomunikasikan ke publik lebih dulu. Kalau fundamental ekonomi memang "cukup kuat" seperti yang terus diklaim pejabat, pertanyaannya wajar: perlu berapa banyak rapat lagi untuk meyakinkan pasar bahwa semuanya baik-baik saja?