Sembilan puluh delapan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari seluruh Indonesia berkumpul di Medan pekan lalu, dan satu pesan yang dibawa pulang cukup menohok: berhenti bikin brosur, mulai bikin kota yang benar-benar layak investasi.
Forum itu bagian dari Rakernas XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), yang berlangsung 2 Juli 2026 di Hotel Santika Premiere Dyandra, Medan. Di sesi ICE-Business Meeting and Matching Session, Investment and Business Development Expert Fajar Informanto membedah konsep yang ia sebut Roadmap to Investable City lewat pendekatan praktis berlabel Playbook 90 Hari.
Argumennya sederhana tapi berat di implementasi. Daya tarik investasi tidak lahir dari gencarnya promosi, melainkan dari kesiapan kota itu sendiri. "Investor tidak lagi dicari, melainkan datang mencari kota yang memang layak untuk investasi," kata Fajar. Kalimat yang terdengar mudah, tapi implikasinya mengharuskan perubahan cara kerja birokrasi daerah dari akar.
Tiga pilar jadi tulang punggung konsep ini. Pertama, occupancy: tiap kota diminta mengidentifikasi minimal lima aset unggulan untuk dioptimalkan. Dengan 98 kota terlibat, potensi aset produktif yang bisa digerakkan mencapai ratusan titik tanpa perlu satu pun pembangunan baru. Kedua, traffic, yaitu penciptaan keramaian ekonomi melalui aktivasi kawasan, promosi terukur, dan pelibatan UMKM sebagai motor ekosistem. Ketiga, income, di mana seluruh aktivitas diarahkan menghasilkan cashflow nyata yang mendongkrak Pendapatan Asli Daerah sekaligus menekan ketergantungan pada APBD.
Angka komitmennya konkret. Forum ditutup dengan kesepakatan 98 DPMPTSP untuk mengimplementasikan roadmap tersebut dalam 90 hari dan melaporkan progresnya ke Sekretariat APEKSI. Bukan sekadar resolusi di atas kertas, setidaknya begitu harapannya.
Rakernas ini, yang diikuti 93 dari 98 pemerintah kota se-Indonesia, bergerak lebih jauh dari soal investasi. Dalam seminar ketahanan pangan dan pengelolaan sampah yang menghadirkan Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan bahwa pendekatan parsial sudah tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan daerah yang kian kompleks.
"Agenda besar nasional tidak akan berjalan maksimal jika setiap pihak bergerak sendiri-sendiri. Diperlukan integrasi kebijakan yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, pers, hingga organisasi nonpemerintah," ujar Amsakar. Ia mendorong APEKSI memperkuat kolaborasi dengan ADEKSI, APKASI, dan ADKASI agar suara daerah punya bobot lebih di tingkat nasional. Ego sektoral, kata dia, sudah waktunya ditinggal.
Rakernas ditutup secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono di Grand City Hall Medan. AHY menyebut kota-kota yang tangguh sebagai fondasi pembangunan Indonesia, sembari mengingatkan bahwa kawasan perkotaan kini dihajar tekanan berlapis: urbanisasi, kemacetan, banjir, pengelolaan sampah, hingga kesenjangan sosial.
Pendekatan berbasis riset, inovasi, dan teknologi, menurut AHY, bukan lagi pilihan melainkan keharusan. "Kami ingin membangun semangat kolektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kota-kota yang tangguh akan menjadi fondasi penting bagi pembangunan Indonesia," tegasnya.
Bagi pelaku usaha dan investor yang selama ini mengeluhkan iklim investasi daerah yang tidak konsisten, komitmen 90 hari ini agaknya layak ditunggu. Bukan karena angkanya magis. Tapi karena untuk pertama kali, kepala-kepala DPMPTSP pulang dengan peta jalan yang sama di tangan.