Mulai tahun ini, delapan dari sepuluh penerima beasiswa LPDP akan diarahkan ke bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, plus sektor industri strategis. Bukan pergeseran kecil. Ini sinyal bahwa pemerintah serius mengubah cara Indonesia memproduksi talenta.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan kebijakan itu dalam forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI), Minggu (28/6/2026). Di hadapan perguruan tinggi, lembaga riset, dan pelaku industri, Purbaya menegaskan APBN tidak lagi sekadar instrumen belanja rutin, melainkan diarahkan secara eksplisit untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
Prioritas bidang yang masuk dalam 80% alokasi LPDP itu panjang daftarnya: pangan, energi, kesehatan, digitalisasi, kecerdasan buatan, semikonduktor, hilirisasi, maritim, hingga manufaktur maju. "Kebijakan ini diharapkan mampu menghasilkan talenta unggul yang sesuai dengan kebutuhan transformasi ekonomi nasional," tutur Purbaya.
Sisanya, 20%, tetap dialokasikan untuk bidang non-STEM. Pemerintah menyebutnya pendekatan kombinasi antara STEM dan apa yang mereka singkat sebagai SHARE, yakni ilmu sosial, humaniora, seni, keagamaan, dan ekonomi. Logikanya, kemajuan teknologi tanpa fondasi sosial dan budaya bisa jadi bumerang. "Ini supaya kemajuan teknologi tetap berorientasi pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan," jelas Purbaya.
Di balik kebijakan teknis beasiswa itu, ada ambisi yang lebih besar. Indonesia dipasang target masuk lima besar kekuatan ekonomi dunia pada 2045, angka yang sudah sering disebut tapi jarang disertai peta jalan yang konkret. Kali ini Purbaya mencoba mengisi kekosongan itu dengan menyebut sejumlah pilar: SDM unggul, industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan wirausaha, dan ekosistem startup berbasis inovasi.
Dari sederet pilar tersebut, SDM ditempatkan sebagai kunci utama. Bukan hal baru secara retorika, kalau data ini bisa dipercaya, pergeseran alokasi LPDP yang cukup drastis ini setidaknya memberi sinyal ada aksi nyata di balik narasi.
Forum KSTI dirancang sebagai titik temu antara dunia akademik, riset, dan industri, tiga ekosistem yang selama ini kerap berjalan di jalur paralel tanpa banyak persilangan. Purbaya mendorong kolaborasi ketiganya untuk menghasilkan kebijakan ekonomi berbasis bukti ilmiah, bukan sekadar asumsi atau kepentingan sektoral.
Apakah sinergi antara kampus, laboratorium, dan lantai pabrik bisa benar-benar terwujud dalam satu siklus kebijakan? Pertanyaan yang jawabannya baru kelihatan beberapa tahun ke depan. Yang pasti, arah fiskalnya sudah terpasang.