Dua ibu kota Eropa membara dalam satu akhir pekan. Di Madrid, massa memadati pusat kota dalam aksi "Pawai untuk Martabat", bergerak ke arah Istana Moncloa, kediaman resmi Perdana Menteri Pedro Sanchez. Di Beograd, lebih dari 36.000 orang mengepung area sekitar gedung kepresidenan, menuntut Presiden Aleksandar Vucic membuka jalan bagi pemilu dini. Dua negara, dua sistem, satu suasana yang sama panas.
Di Spanyol, protes yang digerakkan koalisi organisasi masyarakat sipil ini bukan demonstrasi biasa. Bendera merah-kuning Spanyol berkibar berdampingan dengan spanduk-spanduk yang menyerang pemerintahan Sanchez. Pemimpin Partai Rakyat (PP) dan partai sayap kanan Vox turut bergabung, sinyal bahwa oposisi sedang memanfaatkan momentum ini untuk menggempur pemerintah dari segala sisi. Bentrokan pecah ketika sekelompok demonstran mencoba menerobos barikade keamanan di sekitar Moncloa, melukai setidaknya tujuh petugas polisi. Tiga orang ditangkap. Polisi juga mencegat sekelompok orang bertopeng di jalan utama menuju kediaman perdana menteri.
Waktu protes ini agaknya bukan kebetulan. Hanya beberapa hari sebelumnya, pengadilan Spanyol mengumumkan pembukaan penyelidikan terhadap mantan PM Jose Luis Rodriguez Zapatero atas tuduhan memimpin jaringan perantara pengaruh dan pencucian uang. Zapatero bukan sembarang nama, eh, bukan nama sembarangan: dia sekutu dekat Sanchez, dan pukulan hukum ke arahnya otomatis memercikkan api ke kubu yang berkuasa.
Di Beograd, skala protesnya tak kalah menggetarkan. Polisi Serbia mencatat sekitar 36.000 massa berkumpul di Lapangan Slavija, jantung ibu kota, sebelum meluap ke beberapa blok sekitarnya dan melumpuhkan lalu lintas kota. Bukan kejadian sesaat. Gerakan ini sudah berlangsung hampir delapan bulan tanpa henti, sejak runtuhnya kanopi stasiun kereta Novi Sad pada 1 November 2024 yang menelan korban jiwa.
Bagi rakyat Serbia, runtuhnya atap beton stasiun yang baru saja direnovasi itu bukan sekadar kecelakaan teknis. Itu simbol korupsi yang mengakar, proyek infrastruktur mahal yang hasilnya rapuh dan mematikan. Investigasi yang lambat, terkesan ditutup-tutupi, justru membakar kemarahan yang semula lokal menjadi gerakan nasional. Mahasiswa, aktivis, kelas menengah, turun bersama.
Dua belas tahun Vucic mengendalikan Serbia dengan kontrol media yang ketat. Kini ia menghadapi tekanan paling keras sepanjang karier politiknya. Strategi lama tak lagi mempan. Dalam pidato terbarunya, ia mulai membuka opsi percepatan pemilu, menyebut rentang waktu September hingga November 2026. Bagi demonstran, tawaran itu tak lebih dari trik mengulur waktu. Masa tunggu hampir dua tahun dinilai sengaja dirancang untuk menggerus momentum gerakan, memberi ruang bagi pemerintah mengonsolidasikan diri. Massa tetap bertahan.
Di balik krisis politik, Serbia juga menanggung kerugian ekonomi yang tidak kecil. Kemunduran demokrasi di bawah pemerintahan Vucic diperkirakan telah merugikan negara sekitar 1,5 miliar euro, terutama dari hilangnya potensi pendanaan Uni Eropa yang mensyaratkan transparansi dan penegakan hukum. Investor asing mulai berpikir ulang. Krisis politik yang berlarut, infrastruktur publik yang tak bisa dipercaya, isolasi finansial internasional. Rakyat Serbia menanggung ketiganya sekaligus.
Dua gelombang protes ini muncul dari akar yang berbeda. Spanyol bergulat dengan skandal hukum yang mengancam lingkar dalam pemerintahan. Serbia menanggung akumulasi delapan bulan amarah atas tragedi dan korupsi yang tak kunjung dipertanggungjawabkan. Tapi keduanya bermuara ke tempat yang sama: kepercayaan publik terhadap pemimpin yang sedang berkuasa sudah di ujung tanduk. Jalanan, rupanya, adalah satu-satunya bahasa yang masih didengar.