Tujuh bulan. Segitu waktu yang dibutuhkan Indonesia untuk membangun lebih dari 9.000 koperasi desa dari nol, dan Sabtu (16/5/2026) kemarin, Presiden Prabowo Subianto menjadikan 1.061 di antaranya resmi beroperasi serentak dari Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.
Koperasi yang diresmikan itu tersebar di dua provinsi: 530 gerai di 7 kabupaten/kota Jawa Timur dan 531 gerai di 8 kabupaten/kota Jawa Tengah. Angka 1.061 ini hanyalah irisan kecil dari 9.182 gerai yang sebenarnya sudah siap jalan. Target ambisius pemerintah: 80.000 koperasi desa, kelurahan, dan nelayan berdiri di seluruh nusantara.
Prabowo membidik 20.000 hingga 30.000 koperasi rampung sebelum 17 Agustus 2026. Klaim yang, jujur saja, terdengar berat, tapi angka pembangunan tujuh bulan terakhir membuat target itu tidak sepenuhnya mengada-ada. "Kalau misalnya 20.000 gerai sudah terbangun, saya rasa prestasi luar biasa. Di mana ada negara dalam setahun bisa membangun koperasi sebanyak Indonesia?," tantangnya di hadapan barisan menteri dan petinggi militer yang hadir.
Formasi pejabat yang datang bukan sembarangan. Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra, Menteri PU Dody Hanggodo, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, semuanya hadir. Bukan sekadar urusan koperasi biasa, rupanya.
Secara fungsi, koperasi ini dirancang jauh melampaui warung simpan pinjam konvensional. Pemerintah memposisikannya sebagai penyedia sistem logistik desa: menyerap hasil bumi petani langsung, menyediakan pangan bersubsidi seperti beras, minyak goreng, gula, dan garam dengan harga terkendali, hingga menjalankan fungsi simpan pinjam skala mikro. Bahkan ada rencana gerai apotek dengan obat harga terjangkau di dalamnya. Koperasi juga akan menjadi penyalur bantuan sosial dan etalase produk UMKM lokal.
Satu atap, banyak fungsi. Ambisi yang ibarat pedang bermata dua, karena eksekusi di lapangan adalah cerita yang berbeda.
Apakah semua fungsi itu bisa berjalan bersamaan sejak hari pertama? Pertanyaan yang belum terjawab kemarin.
Zulkifli Hasan mengungkapkan, rekrutmen 30.000 manajer koperasi tengah berjalan. Tiap koperasi dijalankan oleh 17 pekerja lokal di bawah satu manajer. Ia juga menyebut pembangunan 5.476 koperasi nelayan akan menyusul dalam waktu dekat. "Ini instrumen keadilan ekonomi yang dijalankan dari dan untuk masyarakat," kata Zulkifli, sambil mengaitkan program ini dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.
Prabowo mengaitkan koperasi dengan program makan bergizi gratis (MBG) yang tengah bergulir, sekaligus mengakui ada sejumlah masalah di lapangan, termasuk kasus keracunan yang tersebar di sejumlah daerah. Bukan penghentian yang ia inginkan, melainkan evaluasi dan sanksi tegas bagi siapapun yang terbukti lalai, termasuk dari jajaran pemerintahannya sendiri.
Di balik narasi besar soal ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan, ada satu benang merah yang Prabowo terus tarik: perang melawan tengkulak, rentenir, dan pinjol ilegal yang selama ini menggerogoti petani dan nelayan desa. Koperasi, dalam desain pemerintah, adalah senjatanya. Berhasil atau tidaknya, akan terlihat dari seberapa cepat 80.000 koperasi itu benar-benar hidup, bukan sekadar berdiri.