Menteri Keuangan memastikan kinerja fiskal Indonesia tengah membaik. Kabar yang melegakan, tentu saja, terutama ketika tekanan global belum juga reda dan agenda belanja pemerintahan Prabowo Subianto terbilang ambisius.
Tapi angka yang membaik tidak menjawab pertanyaan yang lebih penting: uang itu pergi ke mana, siapa yang memutuskan, dan siapa yang boleh mempertanyakannya?
Prabowo masuk Istana dengan daftar panjang. Swasembada pangan dan energi, pertahanan nasional, makan bergizi gratis, pertumbuhan tinggi, persatuan, kedaulatan di hadapan dunia yang makin keras dan terbelah. Agenda yang sah dan, dalam banyak hal, memang mendesak. Otonomi strategis Indonesia relevan, apalagi ketika Washington dan Beijing terus menarik dunia ke orbit masing-masing.
Untuk mengerjakan semua itu, ia butuh negara yang kuat. Pemerintah yang mampu menaruh makanan di piring rakyat, membangun pertahanan, menarik investasi, dan menavigasi geopolitik tanpa kenaifan. Logikanya masuk akal.
Yang jadi soal adalah warisan yang ia terima.
Dari Jokowi, Prabowo mewarisi bukan hanya proyek infrastruktur dan hilirisasi yang berjejer, melainkan juga demokrasi yang sudah dibuat lebih jinak dari sebelumnya. Partai-partai besar sudah merapat ke pusat. Aparat hukum terlanjur dipersepsi sebagai alat politik. Masyarakat sipil terbelah. Kritik tidak dilarang, tapi dibuat mahal, baik secara hukum, secara sosial, maupun secara administratif.
The Economist edisi 14 Mei 2026 membaca situasi ini dengan nada yang tidak bisa diabaikan. Majalah itu menilai kebijakan Prabowo sebagai agenda berbiaya mahal yang ditopang politik sentralistik, dengan risiko ganda: bagi demokrasi dan bagi ekonomi itu sendiri. Bukan kebenaran final, dan Indonesia memang bukan laboratorium gagasan Barat. Tapi buru-buru membuangnya hanya karena sumbernya dari London juga bukan sikap yang bijak.
Karena, jujur saja, kegelisahan itu bukan monopoli orang asing. Ia sudah lama mengakar di sini.
Ada pola berulang dalam sejarah politik Indonesia yang patut diingat. Pola yang, entah kebetulan atau tidak, selalu datang dengan baju baru. Soekarno menyebutnya revolusi, demokrasi parlementer dinilai terlalu liberal dan memecah-belah. Soeharto menggantinya dengan stabilitas dan pembangunan, tapi skemanya sama: demokrasi harus menyingkir bila dianggap menghalangi agenda negara. Reformasi 1998 sempat mematahkan mitos itu. Era SBY, dengan segala ketidaksempurnaannya, membuktikan bahwa pers bebas tidak menghancurkan ekonomi dan oposisi yang hidup tidak meruntuhkan stabilitas. Justru di situlah kelas menengah tumbuh pesat dan Indonesia memperoleh posisi moral sebagai demokrasi besar yang sehat.
Kini pertanyaannya berpulang ke Prabowo: apakah ia akan mengubur warisan pilihan palsu itu, atau memanfaatkannya dengan nama baru?
Program Makan Bergizi Gratis bisa menjadi cermin awal. Siapa yang berani menolak anak sekolah mendapat makan layak? Tidak ada. Tapi tujuan yang baik tidak otomatis melahirkan kebijakan yang baik. Bila sasarannya memperbaiki gizi dan menutup ketimpangan, desain paling rasional semestinya memulai dari daerah tertinggal, kantong kemiskinan, wilayah rawan stunting, bukan menyebar merata ke seluruh penjuru negeri sejak hari pertama. Pertanyaannya, siapa yang diberi ruang untuk menguji logika ini sejak awal? Di sinilah demokrasi seharusnya bekerja, bukan cuma mengawasi pelaksanaan, tapi menguji apakah desain kebijakannya masuk akal sebelum uang terlanjur keluar.
Kinerja fiskal yang membaik adalah prasyarat, bukan tujuan. Uang yang ada bisa dipakai dengan tepat, bisa juga bocor menjadi pemborosan, alat membentuk loyalitas, atau ladang rente. Yang membedakan keduanya bukan niat baik pemerintah, setidaknya bukan itu saja, melainkan mekanisme koreksi publik yang masih berfungsi.
Tantangan terbesar Prabowo agaknya bukan soal angka pertumbuhan atau berapa juta anak yang bisa diberi makan. Tantangan terbesarnya adalah membuktikan bahwa semua tujuan mulia itu bisa diwujudkan tanpa harus dibayar oleh demokrasi yang kian sayup.