Dua pertemuan berbeda, satu sinyal yang sama: Prabowo sedang serius membenahi arsitektur ekonomi Indonesia.
Sepanjang Kamis hingga Jumat pekan ini, Istana Kepresidenan Jakarta menjadi tempat pertemuan yang cukup padat. Presiden Prabowo Subianto memanggil sederet nama, mulai dari jajaran Kabinet Merah Putih hingga para tokoh ekonomi yang aktif di era Susilo Bambang Yudhoyono, untuk dua agenda yang berbeda tapi saling berkaitan erat: mematangkan mekanisme Badan Ekspor baru dan menyerap pelajaran dari krisis-krisis yang pernah mengguncang perekonomian nasional.
Agenda pertama berpusat pada pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), sebuah BUMN Khusus yang dirancang sebagai "badan ekspor" negara. Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang sekaligus menjabat CEO Danantara Indonesia, hadir di Istana untuk melaporkan mekanisme kerja lembaga tersebut kepada Presiden. "Ini mau lapor mekanismenya," kata Rosan, singkat, tanpa mau merinci lebih jauh. Kehadirannya bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo sudah cukup menggambarkan bobot pembahasan.
Agus sendiri datang dengan berkas laporan di tangan. "Haruslah, sebagai menteri kan harus siap. Kalau diperlukan kan harus dilaporkan," ucapnya. Jawaban santai, konteksnya tidak.
Yang mencolok justru agenda Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya menyebut membawa studi tentang manipulasi nilai dalam dokumen perdagangan ekspor-impor, isu lama yang agaknya kini kembali masuk radar prioritas. Bukan kebetulan, karena praktik under-invoicing dan over-invoicing dalam perdagangan sudah lama ditengarai menggerus devisa ekspor Indonesia secara diam-diam. "Selalu buat jaga-jaga, kalau ditanya jangan sampai nggak bisa," kata Purbaya.
Pertemuan kedua, yang berlangsung Jumat (22/5), punya nuansa berbeda. Prabowo mengumpulkan para ekonom dan pejabat yang bertugas di periode 2004-2014: eks Kepala Bappenas Paskah Suzetta, mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah, eks Dubes RI untuk China Sudrajat, dan mantan Wakil Menteri PPN Lukita Dinarsyah Tuwo. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi.
Cerita mereka keras. Inflasi pernah tembus 17 persen, lalu meledak ke 27 persen ketika harga minyak dunia menyentuh 140 dolar AS per barel, memaksa pemerintah kala itu menaikkan harga BBM sampai 126 persen. Rupiah bergetar, daya beli amblas. Pola klasik yang familiar bagi siapa saja yang melewatinya langsung.
Burhanuddin mengaku sempat mengusulkan saran ke Presiden, tapi enggan merincinya. Yang ia tegaskan, diskusi bukan soal kurs rupiah semata. "Cuma beda sumbernya saja, sekarang eksternal, dulu di dalam negeri yang menaikkan. Dampaknya kan sama seperti sekarang," ujar eks Gubernur BI itu. Kalimat yang terdengar seperti peringatan halus, bak gayung bersambut dengan kegelisahan yang tengah membayangi pemerintah.
Airlangga menyampaikan bahwa kondisi makro saat ini dinilai para tokoh tersebut relatif lebih baik. Depresiasi rupiah sekitar 5 persen, jauh lebih jinak dibanding episode-episode sebelumnya. Fundamental lebih kuat. Tapi Prabowo rupanya tidak mau berpuas diri. Ia meminta para menteri memonitor regulasi yang memperkuat situasi finansial dan mengkaji permodalan perbankan. Jumlah banknya memang tidak sedikit.
Pertanyaannya, cukupkah semua ini?
Dua pertemuan itu, dibaca bersama, menggambarkan satu pola: pemerintahan Prabowo sedang dalam mode waspada. Membangun instrumen ekspor baru, menutup celah penyelundupan nilai perdagangan, sekaligus belajar dari mereka yang pernah duduk di kursi panas saat badai menerjang. Apakah persiapan ini memadai untuk menghadapi gejolak yang mungkin datang, kalau data dan pengalaman tadi bisa dipercaya sepenuhnya, itu pertanyaan yang baru bisa dijawab waktu.