Sepanjang Mei 2026, rupiah berjalan di atas tali. Tekanan dolar belum mereda, kekhawatiran publik terasa nyata, sampai Presiden Prabowo Subianto naik podium di Nganjuk, Sabtu 16 Mei 2026, lalu mengeluarkan kalimat yang langsung viral: "Orang desa tidak pakai dollar."
Tepuk tangan pecah. Klip video beredar cepat. Dalam hitungan jam, kalimat itu sudah jadi meme dan bahan obrolan di mana-mana.
Masalahnya, tepuk tangan tidak mengubah kurs.
Secara literal, pernyataan itu tidak salah. Petani di Nganjuk memang tidak pergi ke money changer setiap pagi. Tapi ekonomi bekerja jauh lebih tersembunyi dari itu. Harga pupuk yang mereka beli dipengaruhi harga bahan baku impor yang dibayar pakai dolar. Harga BBM untuk traktor mereka bergerak mengikuti geopolitik minyak dunia. Ongkos pakan ternak, obat-obatan, distribusi logistik, semuanya punya benang tipis yang tersambung ke nilai tukar. Bahkan kenaikan harga beras di warung desa, yang kelihatan seperti urusan lokal, sering kali adalah efek domino dari gejolak pasar global yang tak kasat mata.
Jadi ketika seorang presiden mengatakan orang desa tidak tersentuh dolar, persoalannya bukan soal benar atau salah secara harfiah. Persoalannya adalah reduksi realitas yang berbahaya.
Ada teori yang relevan untuk membaca momen Nganjuk ini. Jan-Werner Müller, dalam What Is Populism?, menjelaskan bahwa populisme bekerja dengan menciptakan oposisi moral antara "rakyat murni" dan "elite yang rumit." Rakyat bukan lagi kategori sosial yang kompleks, melainkan simbol politik yang emosinya harus terus dipelihara. Di Nganjuk, "orang desa" menjadi simbol itu. Sederhana, tahan banting, jauh dari gejolak pasar. Romantis. Dan, kalau jujur, secara politis sangat efektif.
Tapi romantisasi itu punya harga. Desa yang dibayangkan sebagai benteng moral ekonomi nasional, steril dari kapitalisme global, adalah desa yang tidak pernah ada. Desa Indonesia hari ini justru salah satu ruang paling rentan terhadap ketimpangan ekonomi dunia, karena sudah lama terjepit dalam rantai kapitalisme internasional, dari benih hingga distribusi pangan.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah efek sampingnya terhadap kualitas diskusi publik. Potongan video "orang desa tidak pakai dolar" jauh lebih ramai dibicarakan ketimbang desain konkret Koperasi Merah Putih yang diresmikan hari yang sama di Nganjuk. Kenaikan dolar yang seharusnya diperbincangkan sebagai ancaman terhadap impor pangan, beban utang luar negeri, dan daya beli masyarakat, berhenti di level slogan optimistik. Publik mendapat rasa tenang. Persoalan strukturalnya tetap di tempat.
Inilah yang paling patut dicermati dari situasi ini. Bukan viralnya kalimat Prabowo, melainkan betapa cepatnya kita menerima simplifikasi sebagai jawaban. Kenaikan dolar bukan isu yang bisa diselesaikan dengan menjelaskan bahwa rakyat desa tidak pakai dolar. Ia sinyal tekanan eksternal yang punya dampak nyata pada harga bahan pokok, biaya produksi petani, dan daya beli kelas bawah. Pertanyaannya, sampai kapan sinyal ini cukup dijawab dengan sorak sorai?
Yang dibutuhkan bukan retorika yang menghibur. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang menjawab: stabilitas harga pangan, subsidi pupuk tepat sasaran, perlindungan pasar petani dari gejolak impor. Hal-hal yang membosankan untuk dijadikan konten, tapi itulah yang benar-benar dirasakan orang desa setiap kali belanja di pasar. Setidaknya itu kalau kita percaya angka-angka inflasi desa yang selama ini jarang masuk headline.
Populisme memang cespleng secara elektoral. Ia memberi kenyamanan psikologis ketika ketidakpastian menggantung. Tapi seperti yang berkali-kali dibuktikan sejarah, rakyat bisa diyakinkan melupakan angka kurs untuk sementara. Mereka tidak bisa dibohongi ketika harga cabai, beras, dan minyak goreng terus naik di warung sebelah rumah.