Dari panggung KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, Presiden Prabowo Subianto membawa dua pesan sekaligus: peringatan soal ancaman El Nino bagi kawasan, dan klaim bahwa Indonesia sudah keluar dari barisan negara yang panik soal pangan.
"Kita sangat dihormati," ujar Prabowo saat berkunjung ke Kampung Nelayan Merah Putih di Gorontalo, Sabtu (10/5/2026), sehari setelah sesi pleno forum regional itu. Kehormatan itu, kata Prabowo, datang karena Indonesia kini sudah swasembada beras dan jagung, tidak lagi butuh impor pangan dari luar.
Bukan klaim kecil.
Dalam pidatonya di sesi pleno KTT, Prabowo mengingatkan bahwa organisasi internasional sudah memperingatkan risiko El Nino ekstrem yang mengintai. Ia mendorong negara-negara ASEAN mempererat kerja sama pangan, dari pengembangan teknologi pertanian, diversifikasi komoditas, sampai penguatan sistem cadangan regional lewat mekanisme ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR).
"Ini bukan tantangan yang dapat ditangani oleh satu negara saja. ASEAN harus bertindak bersama," tegasnya.
Prabowo menempatkan pangan jauh di atas urusan dagang biasa. Ia menyebutnya fondasi eksistensi sebuah negara: "Tanpa pangan, tidak ada masyarakat. Tanpa pangan, tidak ada kemerdekaan. Tanpa pangan, tidak ada kedamaian." Kalimat yang terdengar dramatis di forum diplomatik, tapi agaknya sengaja dipilih untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang bicara dari pengalaman, bukan sekadar retorika.
Satu pernyataan yang patut dicermati: Prabowo secara eksplisit menolak pendekatan pasar bebas penuh untuk sektor pertanian. "Ketahanan pangan adalah tentang kepemimpinan pemerintah dan intervensi pemerintah. Indonesia tidak percaya bahwa pertanian hanya boleh diserahkan kepada sektor swasta," ungkapnya. Posisi ini kontras dengan arah kebijakan sejumlah negara ASEAN yang justru membuka sektor agribisnisnya lebih lebar ke investasi swasta. Bak pedang bermata dua: proteksi pangan bisa jadi pelindung, atau justru rem pertumbuhan jangka panjang.
Pertanyaannya, berapa lama narasi ini bisa dipertahankan tanpa dukungan data?
Kementerian Pertanian diklaim tengah mempercepat langkah-langkah strategis: optimalisasi lahan, perbaikan irigasi, modernisasi pertanian, penguatan cadangan pangan pemerintah. Program yang terdengar komprehensif, kalau data realisasinya bisa dipercaya.
Klaim swasembada ini masih perlu diuji. Angka impor aktual dan data BPS akan jadi hakim sesungguhnya, bukan pernyataan di atas panggung. Yang jelas, postur Indonesia di forum ASEAN kali ini sudah bergeser: bukan datang meminta solusi, melainkan menawarkan narasi keberhasilan. Emiten di sektor pangan dan pertanian punya alasan untuk diperhatikan lebih saksama kuartal ini.