Tiga bulan lalu, wacana pungutan di Selat Malaka sempat bikin Singapura gelisah. Senin (6/7/2026), Presiden Prabowo Subianto membubarkan kekhawatiran itu langsung di hadapan Perdana Menteri Lawrence Wong.
"Kita akan terus berkoordinasi dengan Malaysia dan Thailand untuk memastikan, sesuai dengan UNCLOS 1982, bahwa Selat Malaka akan selalu terbuka bagi semua, aman, dan dapat diakses oleh siapa pun yang memerlukan akses," tegas Prabowo usai pertemuan bilateral Indonesia-Singapore Leaders' Retreat kedua di Istana Merdeka. Ia bahkan menyebut komitmen itu sebagai sikap pribadinya yang sudah ia pegang puluhan tahun, bukan sekadar pernyataan diplomatik sesaat.
Wacana pungutan itu berawal dari pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada April lalu, yang menyebut gagasan tersebut mengacu pada skema yang sedang dipertimbangkan Iran di Selat Hormuz. Argumennya sederhana: kapal-kapal dari seluruh dunia melintasi salah satu jalur tersibuk di bumi tanpa sepeser pun masuk ke kas negara. Purbaya bahkan membayangkan skema bagi hasil tiga negara, dengan porsi Indonesia paling besar karena jalur terpanjang berada di wilayah RI.
Gagasan itu kandas cepat. Menteri Luar Negeri Sugiono langsung membantah, menegaskan skema semacam itu bertentangan dengan UNCLOS 1982, konvensi yang justru menjadi dasar pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan. Memungut tarif di selat internasional berarti menggergaji cabang tempat Indonesia sendiri duduk.
Dengan isu itu resmi dikubur, pertemuan Senin bisa fokus ke agenda yang lebih produktif. Indonesia dan Singapura menandatangani nota kesepahaman perdagangan kredit karbon berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Paris, diteken Wakil PM sekaligus Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong bersama Menteri Lingkungan Hidup Indonesia Mohammad Jumhur Hidayat. Kedua negara akan bertukar keahlian teknis, menyusun perjanjian implementasi, dan mengidentifikasi proyek kredit karbon berintegritas tinggi.
Di sektor energi, Danantara Indonesia ditunjuk sebagai ujung tombak perdagangan listrik lintas batas. Bersama Keppel Electric dan Sembcorp Utilities, Danantara akan menjajaki pembelian listrik rendah karbon dari Indonesia. Targetnya tidak main-main: kapasitas sedikitnya 3,4 gigawatt terealisasi pada 2029. Angka itu disepakati Menteri Energi Singapura Tan See Leng bersama Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, yang menyebut proyek ini sebagai fondasi konektivitas energi dan dekarbonisasi dua negara sekaligus.
Satu hal yang belum beres: harga. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia blak-blakan mengakui negosiasi tarif listrik ekspor masih alot. "Regulasi kita memang menempatkan harga itu di pemerintah. Kita ingin ada win-win, saling menguntungkan," ungkap Bahlil dalam keterangan tertulis, Selasa (7/7/2026). Ia optimistis titik temu sudah dekat. Tapi selama angkanya belum disepakati, proyek senilai miliaran dolar itu masih di atas kertas.
Wong memilih angle geopolitik untuk menjelaskan urgensi kerja sama ini. Perkembangan di Timur Tengah, termasuk ancaman terhadap Selat Hormuz, jadi pengingat keras bahwa diversifikasi pasokan energi bukan pilihan, melainkan keharusan. Indonesia, dengan potensi energi terbarukannya yang masif, bisa jadi jawaban itu. Kalau semua berjalan sesuai rencana, tentu saja.
Lingkup kerja sama tidak berhenti di energi. Singapore Business Federation dan Kadin Indonesia menandatangani MoU untuk mempermudah UMKM Indonesia menembus pasar internasional, mencakup digitalisasi hingga peningkatan kapasitas pelaku usaha. "Kemitraan kita kuat, berorientasi maju, dan memiliki potensi yang sangat besar," kata Wong, seraya mengingatkan bahwa 2027 adalah tahun peringatan 60 tahun hubungan diplomatik RI-Singapura.
Singapura tetap salah satu investor terbesar di Indonesia. Agaknya, itulah alasan terkuat mengapa wacana pungutan Selat Malaka tidak pernah benar-benar punya nyawa: terlalu banyak yang dipertaruhkan untuk sekadar iseng menagih tol dari tetangga terkaya di ASEAN.