Presiden Prabowo Subianto tidak menutup mata soal carut-marut di lapangan. Ancamannya jelas: program Makan Bergizi Gratis tidak akan dihentikan, dan siapa pun yang coba-coba bermain di sana akan dicopot.
Prabowo mengakui program andalan pemerintahannya ini masih menyimpan banyak masalah, dari distribusi yang berantakan hingga oknum yang memanfaatkan celah. Namun alih-alih mundur, ia memilih nada keras: pejabat yang tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan MBG akan dicopot dari jabatannya.
Sabtu (16/5/2026), Prabowo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Agendanya padat: peresmian Museum Ibu Marsinah sebagai bentuk penghormatan kepada Pahlawan Nasional Marsinah, sekaligus operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai wilayah. Di sela itu semua, ia menerima sepucuk surat dari Muhammad Marfen, siswa kelas V-D MI Darussalam Sidoarjo.
Isinya sederhana. Tapi agaknya cukup untuk jadi pengingat bahwa di balik semua kontroversi, program ini memang sampai ke tangan yang dimaksud.
"Terima kasih Bapak atas makan bergizi gratis. Saya senang menerimanya karena makanannya bergizi," tulis Marfen. Di bagian akhir suratnya, ia menambahkan harapan bisa ikut upacara 17 Agustus di Istana Negara. "Saya ingin bertemu dengan Bapak Presiden dengan ikut upacara 17 Agustus di Istana Negara, karena cuma bisa melihat di TV," tulisnya, sebelum menutup surat dengan doa agar presiden selalu sehat.
Bagi jutaan anak seperti Marfen, MBG mungkin terasa sesederhana makan siang yang lebih baik dari biasanya. Tapi skalanya jauh dari sederhana: menyasar peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMA, ditambah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di seluruh Indonesia. Cakupan sebesar itu membuka celah penyelewengan yang lebar, dan rupanya bukan sekadar potensi.
Prabowo, entah kebetulan atau tidak, memilih momen kunjungan ke Jawa Timur untuk menegaskan kembali komitmen sekaligus memberi peringatan keras. Ia tidak menyebut nama. Pesannya tetap tidak bisa lebih gamblang: program ini milik rakyat, bukan lapak proyek pejabat.
Pertanyaan yang kini menggantung: seberapa serius ancaman copot itu akan dieksekusi? Mengakui masalah adalah langkah pertama yang jujur. Tapi publik yang lebih luas tahu bahwa di Indonesia, jarak antara ancaman dan tindakan kadang bisa sangat, sangat jauh.