Ribuan pegawai, ASN maupun karyawan swasta, tiap bulan menerima slip gaji dengan angka bruto yang kelihatannya menjanjikan. Lalu angka itu menyusut setelah berbagai potongan, termasuk Pajak Penghasilan Pasal 21, dan sebagian dari mereka tidak tahu persis dari mana angka potongan itu berasal.
Itulah yang mendorong KPP Pratama Bulukumba bersama KP2KP Sinjai turun langsung memberikan edukasi pajak kepada ASN Kabupaten Sinjai pada 9 Juni 2026. Penyuluh pajak dari KPP Bulukumba, Asrul, menegaskan bahwa PPh Pasal 21 berdasarkan PMK 168/2023 bukan rezim pajak baru. Ini hanya penyederhanaan mekanisme penghitungan yang sudah ada sebelumnya.
Dasar mekanismenya begini: sepanjang Januari hingga November, PPh Pasal 21 dihitung menggunakan Tarif Efektif Rata-rata atau TER, yang diterapkan langsung atas penghasilan bruto tiap bulan. Baru di bulan Desember, pajak dihitung ulang dengan tarif progresif Pasal 17 untuk merekonsiliasi seluruh setoran sepanjang tahun. "Jika total PPh 21 yang telah disetor selama masa Januari - November lebih besar ketimbang perhitungan setahun maka atas kelebihan setoran PPh 21 dapat dikompensasikan ke masa berikutnya," jelas Asrul.
Untuk ASN, ada satu hal yang kerap bikin bingung: bagaimana menghitung pajak atas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Jawabannya, TPP digabung dengan gaji rutin dalam satu perhitungan. Gaji ke-13 dan THR juga masuk sebagai penghasilan bruto di masa bersangkutan. Satu hal yang perlu dipahami: PPh 21 atas TPP ditanggung pemerintah daerah, bukan dipotong dari kantong pegawai. BPA2 yang diterbitkan karenanya bersifat nihil, dan OPD tidak punya kewajiban mengembalikan apapun ke pegawai.
Bagaimana angka konkretnya? Simulasi dari kasus PT Pegadaian memberikan gambaran yang cukup gamblang. Karyawan berstatus kawin dengan satu anak, gaji pokok Rp8 juta, tunjangan jabatan Rp1,5 juta, tunjangan transportasi Rp500.000, total penghasilan bruto Rp10 juta per bulan. Masuk kategori TER B, tarif efektif yang berlaku 2,20%. PPh 21 yang dipotong: Rp220.000. Take home pay Rp9,78 juta, sebelum potongan lain.
Terlihat kecil. Tapi semakin tinggi penghasilan bruto, persentase yang terpotong ikut membesar, dan PPh 21 menjadi faktor nyata yang menggerus disposable income.
Dari sisi tata kelola, PT Pegadaian dinilai patuh pada ketentuan TER sesuai PMK 168/2023. Perusahaan ini membukukan laba Rp5,85 triliun sepanjang 2024, dengan aset menembus Rp102,62 triliun. Kepatuhan di level korporasi, bagaimanapun, tidak otomatis berarti prosesnya mulus di lapangan. Kendala administratif masih mengintai, terutama soal keterlambatan pembaruan data status perkawinan dan jumlah tanggungan. Data yang meleset langsung memukul penentuan PTKP dan besaran TER yang dikenakan.
Pertanyaannya, seberapa sering data ini benar-benar diperbarui? Lebih sering dari yang dibayangkan, jawabannya: jarang.
Bahaya terselubungnya ada di persepsi. Ketika karyawan tidak paham mekanisme ini, potongan pajak yang sebetulnya kewajiban negara terbaca sebagai tindakan sepihak perusahaan. Bukan lagi soal teknis perpajakan, ini soal kepercayaan dan hubungan industrial. Transparansi rincian slip gaji dan sosialisasi berkala, agaknya, bukan sekadar nice-to-have, melainkan bagian dari manajemen kompensasi yang serius.
Dua pihak harus bergerak. Perusahaan perlu membangun sistem penggajian yang terintegrasi dengan data perpajakan real-time. Karyawan perlu lebih rajin memperbarui data pribadi, karena kekeliruan data tanggungan keluarga bisa berujung pada potongan yang melenceng ke atas maupun ke bawah. Keduanya sama-sama merugikan bila dibiarkan berlarut.