Selama ini Kelompok Sadar Wisata beroperasi di zona abu-abu: menggerakkan ekonomi lokal, tapi tanpa payung hukum yang jelas. Pemerintah kini mulai menutup celah itu.
Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama Kementerian Pariwisata (Kemenpar) secara resmi meluncurkan program Integrasi dan Transformasi Pokdarwis Melalui Koperasi, Minggu (5/7/2026), di Pendopo Pantai Tanjung Kelayang, Belitung. Program ini menyasar delapan desa wisata di seluruh Indonesia, dengan Kabupaten Belitung sebagai wilayah percontohan pertama.
Intinya sederhana. Pokdarwis yang selama ini bekerja secara informal dikonversi jadi badan usaha koperasi yang punya legalitas, akses pembiayaan, dan struktur tata kelola yang lebih jelas. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut transformasi ini bukan sekadar pergantian baju kelembagaan, melainkan perubahan cara bermain. "Dengan begitu koperasi akan memiliki kemudahan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan kelembagaan dan usaha, serta fasilitasi sarana dan prasarana pariwisata dari pemerintah," kata Ferry dalam keterangan tertulis.
Masalah Pokdarwis selama ini bukan pada semangat, melainkan pada legalitas. Tanpa status badan usaha, mereka kesulitan mengetuk pintu kredit perbankan, menjalin kontrak resmi dengan mitra bisnis, atau mengajukan hibah pemerintah. Transformasi ke bentuk koperasi, menurut Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, cara paling realistis untuk mengisi kekosongan itu. "Kita ingin membangun ekosistem pariwisata yang menarik untuk dikunjungi sekaligus mampu mendongkrak pendapatan masyarakat. Semoga melalui integrasi ini bisa menjadi babak baru bagi desa wisata yang kuat kelembagaannya dan sejahtera masyarakatnya," katanya.
Satu lapis lagi ditambahkan Kemenkop: koperasi-koperasi baru ini akan diintegrasikan ke dalam ekosistem Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), program andalan pemerintah untuk memperkuat ekonomi akar rumput. Bukan kebijakan yang berdiri sendiri, kalau data ini bisa dipercaya, melainkan bagian dari arsitektur yang jauh lebih besar.
Bupati Belitung Djoni Alamsyah Hidayat tak menyembunyikan harapannya. Ia mendorong seluruh kepala desa melihat koperasi bukan sebagai kewajiban administratif, melainkan mesin penciptaan lapangan kerja. Belitung, kata Djoni, ingin dikenal bukan cuma karena pantai-pantainya yang fotogenik, tapi juga karena koperasinya yang sehat dan mandiri. "Jika dapat dukungan pemerintah pusat kami yakin akan meningkatkan kepercayaan investor dan akan menggerakkan ekonomi masyarakat serta dapat memperkuat posisi Belitung sebagai destinasi pariwisata kelas dunia," tegasnya.
Acara itu ditutup dengan deklarasi. Ketua Pokdarwis, Ketua KDKMP, dan dinas terkait di Kabupaten Belitung membubuhkan tanda tangan pada komitmen bersama. Simbolis, memang. Tapi deklarasi semacam ini juga membuat janji lebih sulit untuk diam-diam dilupakan.
Pertanyaannya kini: bisakah model Belitung direplikasi ke tujuh desa wisata lain tanpa kehilangan konteks lokalnya? Koperasi berhasil bukan karena regulasi. Ia hidup dari tata kelola yang tumbuh dari dalam komunitas itu sendiri.